Jakarta, Purna Warta – Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, memberikan tanggapan terhadap usulan pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD. Menurut Djarot, usulan ini membutuhkan kajian mendalam untuk memastikan demokrasi yang lebih berkualitas.
Baca juga: Skema Baru Subsidi BBM: Driver Ojol Tidak Masuk Kriteria Penerima
“Untuk pilkada itu memang perlu kajian secara mendalam karena yang dikatakan dengan demokrasi itu memang benar bisa demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Maka usul dari Pak Prabowo tentunya harus dikaji secara mendalam supaya demokrasi kita itu lebih bermutu,” ujar Djarot di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).
Djarot menilai bahwa sistem pemilu di Indonesia memang memerlukan pengkajian ulang secara serius, terutama karena demokrasi yang berlangsung saat ini dilakukan secara simetris.
“Apa dari hasil kajian itu? Mungkin akan memunculkan varian pilkada bisa ada yang langsung, ada juga yang dilakukan melalui perwakilan,” tambahnya.
Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat diterapkan di wilayah-wilayah dengan indeks demokrasi rendah. Hal ini, kata Djarot, disebabkan oleh kesiapan yang berbeda-beda di tiap daerah dalam menggelar demokrasi langsung.
“Contoh yang secara langsung indeks demokrasi di DKI Jakarta itu memungkinkan demokrasi atau pilkada itu dilakukan secara langsung,” jelasnya.
“Tapi ada beberapa wilayah yang mungkin masih belum siap untuk bisa dilakukan secara langsung, itu bisa dijadikan variasi bahwa dia bisa dipilih oleh DPRD bagi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang misalnya indeks demokrasinya itu masih rendah,” lanjut Djarot.
Baca juga: Kadin Indonesia Dukung Program Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk Pertumbuhan Ekonomi
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan perbaikan sistem Pilkada. Dalam acara HUT ke-60 Golkar yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024), Prabowo mengungkapkan ketertarikannya terhadap pemikiran Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menyarankan adanya revisi sistem demokrasi. Prabowo juga menyebutkan contoh dari negara Malaysia dan India yang memilih gubernur melalui DPRD.