Jakarta, Purna Warta – Masrur Ansah, Ketua Majelis Syuro PBB, mengekspresikan harapan partainya untuk mendapatkan alokasi kursi di kabinet. Meskipun belum ada nama yang disiapkan, PBB akan memberikan prioritas kepada Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.
“Hingga saat ini, belum ada nama dari PBB, tetapi yang paling utama adalah Pak Yusril. Meskipun kami menghormati hak prerogatif Presiden terpilih,” ungkap Masrur Ansah dalam Acara Halal Bihalal Idul Fitri 1445 H di DPP PBB, Jakarta Selatan, pada Jumat (26/4/2024).
Masrur menyebutkan bahwa hingga saat ini terdengar bahwa Yusril akan diberikan kursi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Dia menekankan bahwa kedua posisi tersebut bukanlah bidang baru bagi Yusril.
“Ya, hingga saat ini isu itu masih beredar, baik posisi Menko Polhukam maupun Menteri Hukum dan HAM. Meskipun kabar selanjutnya telah mengkonfirmasi penempatan tersebut di bidangnya,” ungkap Masrur.
Lebih lanjut, Masrur menyatakan bahwa wajar jika partai di luar koalisi mendukung Prabowo-Gibran. Namun, dia mengingatkan agar partai koalisi Prabowo tidak terlupakan ketika ada partai lain yang bergabung.
“Merapatnya partai politik merupakan hal yang wajar karena tujuannya adalah untuk mencari kekuasaan. Apapun partainya, meskipun sebelumnya berada di pihak yang berseberangan, jika saat ini mereka bergabung, hal tersebut wajar. Namun, yang perlu dihindari adalah risiko terlupakan bagi partai koalisi yang telah bekerja keras,” tegasnya.
“Kami berharap untuk mendapatkan posisi menteri, wakil menteri, duta besar, atau bahkan di badan-badan perusahaan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Pak Prabowo dan Pak Gibran,” tambah Masrur.
Masrur juga membicarakan mengenai pentingnya adanya oposisi dalam sebuah pemerintahan.
“Oposisi diperlukan sebagai kontrol dalam menjalankan pemerintahan. Oposisi yang sehat adalah yang tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan solusi,” tandasnya.