Purna Warta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Bogor, Jawa Barat, untuk membahas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Usai rapat, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono yang ikut hadir melaporkan kalau pihaknya saat ini mulai fokus untuk pelaksanaan.
“Kami harapkan nanti pada paruh kedua 2022 ini akan dimulai beberapa pengerjaan di lapangan,” kata dia dalam keterangan pers, Jumat, 3 Juni 2022.
Pengerjaan ini menyangkut pematangan tanah atau land development. Kemudian pengerjaan akses-akses yang penting, seperti akses logistik, lalu jalur-jalur menuju infrastruktur.
“Harapan agar nanti di 2023 kami akan mulai membangun dalam skala yang memang sudah kami targetkan,” ujarnya.
Selain Bambang Susantono, sejumlah menteri hadir dalam rapat ini. Di antaranya Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Lalu, hadir juga Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam rapat, Bambang menyebut Jokowi juga meminta agar perencanaan untuk pengerjaan IKN lebih dimatangkan. Khususnya perencanaan untuk multisektor.
Saat ini, Bambang menyebut semua kementerian yang tergabung dalam tim transisi memang sudah bekerja dan melakukan konsolidasi. “Sehingga target yang kami ingin capai di tahun 2024 dapat kami capai dengan baik,” ujarnya.
Selan itu, ujar Bambang Susantono, Presiden juga memerintahkan agar pembangunan IKN turut melibatkan masyarakat setempat.
“Kondisi bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. kami juga mengharapkan nanti ada pola di mana masyarakat bisa terlibat langsung di dalam pembangunan ini, dan saya kira itu sedang dimatangkan oleh tim transisi,” ujar dia.
Mantan Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) itu juga memaparkan bahwa akan terdapat skala pembangunan yang besar pada 2023 agar pengerjaan IKN tahap pertama dapat rampung pada 2024.
Kementerian dan lembaga (K/L) yang tergabung dalam tim transisi pemindahan IKN terus mematangkan konsolidasi dan koordinasi, tambahnya.
“Ada kekhususan di dalam pelaksanaan. Misalnya nantinya akan ada beberapa jumlah yang cukup besar untuk pekerja di lapangan. Jadi diperkirakan 2023 itu kami akan menampung 150 ribu hingga 200 ribu pekerja di lapangan,” kata Bambang.
Adapun, dalam pembangunan IKN tahap pertama di 2020-2024, pemerintah menargetkan dapat membangun beberapa infrastruktur inti, antara lain Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan di area utama IKN Nusantara.
Sedangkan pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045.