Depok, Purna Warta – Anies Baswedan, calon presiden (capres) nomor urut 1, mengkritik gaji PNS dan TNI/Polri di era Presiden Joko Widodo lebih sedikit dibanding zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Presiden Jokowi menjawab, kenaikan gaji PNS dilakukan dengan memperhatikan situasi fiskal dan perekonomian. Menurutnya, kenaikan gaji harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
“Ya situasi fiskal kita, (situasi) ekonominya kan berbeda-beda, kita memutuskan menaikkan nggak menaikkan kan dengan pertimbangan yang matang,” kata Jokowi di Gerbang Tol Limo Utama, Depok, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).
Menurutnya, bila fiskal tertekan maka kenaikan gaji PNS tidak bisa dilakukan. Misalnya saja fiskal tertekan karena berbagai kondisi eksternal, seperti pandemi COVID-19, perang dagang, hingga kondisi geopolitik.
“Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin ada COVID-19, ada perang dagang, kondisi geopolitik yang tidak memungkinkan ya tidak mungkin kita lakukan,” beber Jokowi.
Jokowi menekankan kenaikan gaji PNS dihitung dengan sangat matang oleh pihaknya. “Semua dengan pertimbangan dan kalkulasi yang matang,” sebutnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri di era SBY terjadi sebanyak sembilan kali. Sementara di era Jokowi hanya tiga kali yakni pada 2015 sebesar 5%, 2019 sebesar 5%, dan 2024 sebesar 8%.
Berbeda dengan pemerintahan SBY yang selalu menaikkan gaji PNS hampir setiap tahunnya. Kenaikan terjadi pada 2004 sebesar 15%, 2007 dan 2008 20%, 2009 naik 15%, 2010 naik 5%, 2011 naik 10%, 2012 naik 10%, 2013 naik 7%, dan 2014 naik 6%.
“Di era Pak SBY kenaikan gaji terjadi sembilan kali. Selama era ini hanya naik gaji tiga kali dan akan naik nanti tahun depan (2024) karena menjelang Pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius,” kata Anies dalam Debat Ketiga Capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) kemarin.
Anies Baswedan terus mengkritik kinerja pemerintah sebagai kubu yang menyuarakan perubahan dalam pemerintahan.