Jakarta, Purna Warta – Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons terkait hasil hitung cepat atau quick count yang menunjukkan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapatkan suara terbanyak. Resons Ganjar adalah menjawab pertanyaan wartawan apakah akan menjadi oposisi bila Prabowo menang.
“Hasilnya (penghitungan KPU) aja belum ada, kok,” kata Ganjar saat ditanya apakah akan menjadi oposisi di gedung High End, Jakarta Pusat, Jumat (15/2/2024).
Ganjar tak memberikan komentar panjang. Dia langsung pergi sambil memberikan salam metal dan melambaikan tangan ke awak media sembari meninggalkan gedung High End.
Diketahui, Ganjar selesai rapat bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Mahfud Md, dan petinggi jajaran Tim Pemenangan Nasional (TPN).
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal peluang partainya menjadi oposisi jika pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang pada Pilpres 2024. Hasto mengatakan pihaknya masih berfokus mencermati proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU.
“Nah, terhadap sikap-sikap politik itu, tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih,” kata Hasto Kristiyanto di gedung High End, Jakarta Pusat.
Hasto menyebut tak ada istilah oposisi, melainkan berjuang di luar pemerintahan. Hasto menyinggung sikap PDIP di luar pemerintahan pasca-Pemilu 2004 dan 2009.
“Jadi, di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004, 2009, posisi saat itu 2004, 2009 adalah berada di luar pemerintah, ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun,” ujarnya.
Hasto mengatakan pihak di luar pemerintahan akan bersuara jika muncul kebijakan yang merugikan rakyat. Hasto mengatakan, jika kebijakan itu membangun kemajuan rakyat, maka pihak di luar pemerintahan juga akan mendukung.
“Di luar pemerintah artinya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang prorakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan, didukung. Tetapi, ketika ada yang berbeda misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya,” tuturnya.
Menurut beberapa lembaga survei yang melakukan hitung cepat, hampir seluruhnya dimenangkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran dengan perolehan suara di atas 50%.