Jenewa, Purna Warta – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, saat menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss, Senin (27/2), menyampaikan pencalonan diri Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026.
Retno menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM mengangkat tema Inclusive Partnership for Humanity yang bertujuan menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM). Pada kesempatan itu, Menlu Retno meminta dukungan dari negara-negara terhadap pencalonan Indonesia tersebut.
Sidang Dewan HAM PBB ke-52 itu digelar bertepatan dengan Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam sidang Dewan HAM PBB, Menlu RI mengajak semua negara untuk memperkuat komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia. “Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia harus jadi momentum untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM, dan tidak boleh membuat perhatian terhadap kondisi HAM dunia menjadi terpecah,” kata Menlu Retno.
Meski selama ini Deklarasi Universal HAM tersebut terus menginspirasi transformasi menuju dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif, Retno menyampaikan pentingnya kerja sama yang erat untuk mewujudkan hal tersebut.
Dalam kunjungan ke Jenewa, Menlu Retno melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa perwakilan negara dan organisasi internasional, yaitu Norwegia, Belgia, Swiss, Palestina, Finlandia, Prancis, Maladewa, Iran, dan Komisioner Tinggi HAM PBB.
Selain membahas isu pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, pertemuan-pertemuan bilateral yang dilakukan Menlu Retno membahas pula isu-isu perdagangan dan investasi. Selain itu, dalam pertemuan-pertemuan bilateral tersebut, Menlu RI juga membahas tentang keketuaan Indonesia di ASEAN, tindak lanjut kesepakatan G20, serta hal-hal yang menjadi perhatian bersama seperti isu Myanmar, Afghanistan, dan Palestina.
Dewan HAM PBB yang berbasis di Jenewa adalah satu-satunya badan yang terdiri dari pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Tubuh organisasi itu tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Akan tetapi perdebatannya sering kali meningkatkan pengawasan terhadap masalah dan dapat memacu penyelidikan yang memberi bukti ke pengadilan nasional dan internasional.
Lebih dari 100 kepala negara hingga perwakilan menteri akan ambil bagian dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa mulai Senin, 27 Februari 2023. Menteri luar negeri tingkat tinggi lainnya yang akan menghadiri sesi terakhir termasuk Hossein Amir Abdollahian dari Iran, Annalena Baerbock dari Jerman dan Presiden Kongo Felix Tshisekedi.
Badan global itu berupaya mengatasi masalah mulai dari dugaan kejahatan perang Rusia Ukraina hingga perlakuan Cina terhadap kaum muslim minoritasnya. Sesi Dewan HAM PBB di Jenewa itu akan berlangsung hingga 4 Maret. Banyak negara akan berusaha untuk memperpanjang mandat badan investigasi PBB yang dibentuk untuk menyelidiki kekejaman di Ukraina.
“Kami percaya bahwa itu harus menjadi perpanjangan teknis dari mandat tetapi juga memperkuat teks secara substansial,” kata Yevheniia Filipenko, Perwakilan Tetap Ukraina untuk Kantor PBB di Jenewa, kepada wartawan, Jumat, 24 Februari 2023.
Ukraina telah menyerukan pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili kepemimpinan politik dan militer Rusia atas invasi tersebut. Kyiv mengatakan badan itu penting untuk memastikan Rusia bertanggung jawab atas kejahatannya.
Kyiv dan sekutunya tidak puas dengan partisipasi Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov. Utusan dari Moskow akan berpidato di dewan pada Kamis mendatang.
Negara-negara juga akan mengamati dengan seksama bagaimana Volker Turk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menangani masalah kemanusiaan di China. Turk sejak Oktober lalu menggantikan Michelle Bachelet, yang dituduh oleh beberapa kelompok HAM terlalu lunak terhadap Beijing.
Sebuah laporan PBB yang diterbitkan tahun lalu menemukan bahwa penahanan Uighur dan Muslim lainnya oleh Cina kemungkinan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Beijing menyangkal adanya pelanggaran.
Dewan diperkirakan tidak akan mengejar mosi Cina kali ini setelah upaya yang dipimpin Barat untuk mengadakan debat tentang perlakuan Beijing terhadap minoritas Muslimnya gagal tahun lalu. Michelle Taylor, duta besar AS untuk dewan, mengatakan kepada wartawan bahwa Washington akan terus menyoroti Cina dan sedang dalam pembicaraan tentang bagaimana melakukannya.