Pasuruan, Purna Warta – Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Calon Wakil Presiden nomor urut 1, turut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden boleh memihak. Menurut Cak Imin, presiden tak boleh memihak kepada pasangan calon tertentu kecuali jika cuti.
“Presiden punya hak pilih, tapi presiden kalau memihak harus cuti dari (jabatan) presiden, betul apa betul?” kata Cak Imin dalam acara Haul Abu Amar Khatib dan Wali Songo di Pondok Pesantren Ar-Roudloh Berbaur, Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024).
Cak Imin menyebut akan repot jika presiden memihak namun tidak cuti. Dia khawatir akan adanya ketidakseimbangan.
“Karena apa? kalau tidak cuti repot. Akhirnya terjadi ketidakseimbangan,” ucap Cak Imin.
Dia menekankan keadilan harus terwujud di Indonesia. Menurut Cak Imin, Indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasan.
“Keadilan terwujud dalam pelaksanaan hukum dan pemerintahan. Negara ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Semua harus tunduk pada hukum tidak boleh hukum ditaklukkan oleh kekuasaan,” katanya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.
“Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta.
Namun, ia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ujar Jokowi.
“Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” sambungnya.
Secara aturan memang tidak ada larangan untuk seorang presiden memihak salah satu paslon tertentu atau berkampanye jika cuti, namun pada prakteknya hal itu sulit dilakukan dan presiden harus tetap menjaga netralitasnya.