Jakarta, Purna Warta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respon mengenai usulan untuk menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Namun, Jokowi menjawab akan pulang ke Solo jika sudah tak lagi menjadi presiden.
“Saya mau pensiun, pulang ke Solo,” kata Jokowi seusai upacara HUT ke-78 TNI di Monas, Kamis (5/10/2023).
Jokowi mengatakan banyak tokoh muda yang layak menjadi Ketum PDIP. Dia menyebut nama Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo.
“Banyak yang muda-muda,” ujar Jokowi.
“Mbak Puan, Mas Prananda,” sambung dia.
Usulan Jokowi menjadi Ketum PDIP juga sebelumnya ditanggapi oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah (PDIP Jateng) Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Dia berbicara tentang Megawati menjadi Ketua Umum PDIP karena proses sejarah.
Bambang Pacul mengawali dengan menegaskan bahwa statement-nya ini merupakan pandangan pribadi.
“Harus di-underline, saya bukan sebagai Ketua DPD, omongan saya tidak mewakili siapa pun kecuali diri saya. Saya mengira ini kan semacam ada demam ketua umum. Orang jadi ketua umum gampang gitu loh, karena ada partai yang membuat ketua umumnya gampang sekali. Mungkin demam itu sehingga orang bicara soal ketua umum,” kata Bambang Pacul di kantor DPD PDIP Jateng, Semarang, Rabu (4/10).
Dia menyebut pergulatan Megawati di PDIP merupakan hal yang luar biasa. Bambang Pacul memaparkan perolehan suara yang didapat PDIP sejak dipimpin oleh Megawati. Megawati dinilai tercatat sejarah bisa mempengaruhi suara PDIP.
“Dulu pergulatan terus, bergulat panjang, 1993 ketika bum seperti itu, PDI terjadilah kongres luar biasa di Sukolilo. Itu masih di era Orde Baru yang represif, lampu mati, dan sebagainya karena Bu Mega akan menang. Kemudian Bu Mega statement, ‘Saya Megawati Soekarnoputri adalah Ketua Umum de facto PDI’, bergulat 1995, kemudian 1997 pemilu, Ibu Ketua Umum berpidato, ‘Saya tidak menggunakan hak saya sebagai warga Republik’, wah pasukannya ikut semua, rontok itu 1997,” paparnya.
Karena itu, menurutnya, peran PDIP merupakan peran Megawati. Dia menilai tak gampang mengganti trah Sukarno di partai berlambang banteng itu.
“Jadi mengganti trah Sukarno di PDI Perjuangan, mohon izin, itu nggak gampang. Karena apa, karena komunitas pemilih PDI itu utamanya Bung Karno,” lanjutnya.
Dilansir dari CNNIndonesia, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga angkat suara ihwal usulan agar Presiden Jokowi menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai.
Usulan itu disampaikan putra sulung Presiden RI pertama Sukarno, sekaligus kakak Megawati, Guntur Soekarnoputra. Dalam opininya di harian Kompas, Sabtu (30/9), Guntur menilai Jokowi perlu melanjutkan karier politiknya setelah lengser sebagai presiden.
“Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan,” tulis Guntur.
Guntur menyebut Jokowi sebagai anak ideologis Bung Karno. Dia terutama mencermati sejumlah kebijakan hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global yang dinilai telah melaksanakan prinsip-prinsip Bung Karno.
Misalnya, kata Guntur, Jokowi berani melakukan hilirisasi bijih nikel. Kebijakan itu menuai kecaman dari sejumlah negara, seperti Amerika, Kanada, hingga Korea Selatan. Dengan usulan agar Jokowi menjadi Ketum, Guntur menilai Mega bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.
“Dalam hal ini, jika nanti disetujui, Megawati akan menjadi Ketua Dewan Pembina, dapat saja kepada Megawati diberi lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya,” tulis Guntur.
Merespons hal itu, Hasto mengatakan partainya tetap menerima usulan Guntur sebagai sebuah masukan. Namun dia menyebut partainya saat ini masih fokus pada pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024.
“Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan,” kata dia.
Respon Jokowi mengenai hal tersebut untuk saat ini tidak menggambarkan akan keberlanjutan karir politiknya. Meski demikian, ada tokoh yang mendukung berlanjutnya karir politik Jokowi.