Jakarta, Purna Warta – Anies Baswedan, calon Presiden (Capres) nomor urut 1, kembali mengkritik proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Anies, proyek pembangunan IKN manfaatnya tidak bisa dinikmati kecuali hanya untuk aparat negara saja.
Anies menilai, Indonesia sendiri masih harus menyelesaikan banyak pekerjaan rumah mendesak ketimbang membangun satu kota baru dengan anggaran jumbo. Misalnya saja untuk pembangunan fasilitas kesehatan (faskes), menurutnya dana jumbo tersebut akan lebih bermanfaat untuk masyarakat.
“Karena kalau kita lihat manfaat untuk pembangun faskes akan dirasakan oleh seluruh rakyat. Tapi kalau di ini (IKN), akan dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang perlu kita lakukan ialah negara bekerja untuk rakyat. Ini kan (IKN) fasilitas untuk penyelenggara negara, itu semua,” kata Anies, dalam acara CIFP 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/12/2023).
Begitu pula dengan dukungan investasi asing. Menurutnya, dukungan internasional dalam membangun fasilitas dasar seperti kesehatan hingga pendidikan yang baik di seluruh Indonesia lebih mendesak ketimbang untuk membangun satu kota baru.
Lebih lanjut, Anies pun mengilustrasikannya lewat proyeksi kondisi Indonesia di tahun 2045. Pada tahun tersebut, diperkirakan 3/4 penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.
Menurutnya, di perkotaan sendiri ada banyak potensi terjadinya masalah urban, mulai dari polusi hingga kesenjangan. Anies menilai, salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah ialah mendorong pembangunan transportasi umum di kota-kota besar.
“Bayangkan kalau sumber daya itu, yang besar internasional itu dipakai untuk membangun transportasi umum di seluruh Indonesia. Maka kota-kota besar Indonesia, akan punya transportasi umum, yang itu akan menekan biaya hidup bagi penduduknya, mengurangi emisi karbon di tempat itu, dan mengurangi potensi kemacetan,” ujar Anies.
“Itu dampaknya dirasakan di seluruh Indonesia. Jadi saya lebih melihat, didorong ke sana daripada untuk seluruh kota yang manfaatnya dirasakan oleh penyelenggara negara, bukan dirasakan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Ide Anies ini lahir lantaran fenomena ketimpangan yang terjadi di Indonesia antara satu kota dengan kota lainnya. Proyek IKN menurutnya bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah ketimpangan ini.