Jakarta, Purna Warta – Anies Baswedan, calon Presiden (Capres) nomor urut 1, kembali ditanya tanggapannya tentang keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dalam hal ini, penanya adalah Mantan Wamenlu RI dan Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal.
Dino mengatakan, IKN merupakan proyek besar yang saat ini telah menjadi agenda utama diplomasi Indonesia. Lebih lanjut, ia menanyakan pandangan Anies tentang IKN serta tentang keterlibatan asing di dalamnya.
“Bagaimana pandangan tentang ini? Should it be part of diplomacy, big agenda, atau ini dalam negeri, kita jaga sendiri dengan kemampuan kita?” kata Dino, dalam acara CIFP 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/12/2023).
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Anies pun melontarkan pertanyaan kepada Dino dan seluruh hadirin. “Mungkin tanya sama para Dubes (Duta Besar) juga di sini. Ada rencana pindahin kantor embassy-nya atau nggak ya?,” ujar Anies, disambut gelak tawa para hadirin.
Lebih lanjut, ia pun menceritakan pengalamannya bertemu dengan seorang wanita paruh baya dua tahun lalu. Pada kala itu, wanita tersebut melontarkan pertanyaan yang sama dengan Dino. Anies pun mengembalikan pertanyaan tersebut kepada sang wanita, yaitu bagaimana tanggapannya tentang IKN.
“Pak kalau saya, di rumah saya ini anak-anak saya masih perlu uang untuk sekolah, masih harus membiayai kredit motor, masih harus biayai kebutuhan rumah tangga, keuangan saya terbatas, masa saya ambil kredit untuk ambil rumah baru? Saya masih harus menyelesaikan kebutuhan rumah tangga saya. Dalam situasi begitu, masa saya malah bikin rumah baru?” ujar Anies, menyampaikan jawaban sang wanita kepadanya.
“Itu pernyataan beliau. Simpel sekali, tapi itu sama seperti pertanyaan barusan. Dalam situasi kita masih harus menyelesaikan PR-PR urgent, nampaknya itu yang harus diselesaikan,” imbuhnya.
Oleh karena itu, menyangkut keterlibatan asing dalam proyek IKN menurutnya, akan lebih bermanfaat bila disalurkan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan hingga pendidikan. Anies menilai, kebutuhan tersebut lebih urgent dibandingkan dengan membangun sebuah kota baru.
“Karena kalau kita lihat manfaat untuk pembangun faskes akan dirasakan oleh seluruh rakyat. Tapi kalau di ini (IKN), akan dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang perlu kita lakukan ialah negara bekerja untuk rakyat,” kata Anies.
“Ini kan fasilitas untuk penyelenggara negara, itu semua. Jadi saya lihat yang harus didukung kalau berbicara dukungan internasional, maka bagaimana kerja sama internasional untuk membangun infrastruktur untuk kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Dari awal memang Anies sama sekali tidak setuju dengan pembangunan IKN dan pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan. Menurutnya, itu justru akan menimbulkan ketimpangan yang lebih besar.