Jakarta, Purna Warta – Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, menyampaikan kritik terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Ia meminta agar kebijakan tersebut dihentikan.
Yenny menjelaskan bahwa masyarakat saat ini sedang menghadapi tantangan besar akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok. Ia juga menyoroti penurunan jumlah kelas menengah.
“Saat ini kita menghadapi tantangan yang begitu besar. Rakyat hidup dalam kesulitan, harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun, kelas menengah turun kelas, bahkan berkurang jumlahnya sebanyak 9 juta orang,” ujar Yenny dalam peringatan Haul ke-15 Gus Dur di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024).
Yenny menekankan pentingnya konsumsi domestik sebagai penopang ekonomi nasional, sebagaimana dinyatakan oleh para ekonom. Namun, ia mempertanyakan langkah pemerintah yang justru menaikkan PPN di tengah situasi sulit ini.
“Para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. Tetapi justru saat ini ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12%,” ucap Yenny.
Ia juga membandingkan kebijakan Indonesia dengan negara lain seperti Singapura dan Vietnam, yang lebih fokus pada bantuan langsung dan efisiensi pemerintahan.
“Apakah ini bijak? Mari kita lihat negara lain. Singapura justru memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya. Vietnam menurunkan pajaknya dan justru memperkecil jumlah pejabatnya. Namun Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya,” jelas Yenny.
Yenny menambahkan, jika Gus Dur masih ada, ia yakin ayahnya akan berdiri bersama rakyat kecil dan menolak kebijakan yang membebani masyarakat.
“Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, hentikan rencana ini. Prioritaskan kesejahteraan rakyat bukan hanya angka-angka di atas kertas. Turunkan angka korupsi bukan malah rakyat yang harus dibebani,” imbuhnya.
Selain mengkritik kebijakan ekonomi, Yenny juga mengenang salah satu warisan terbesar Gus Dur dalam menjunjung tinggi demokrasi, yakni memisahkan Polri dari TNI.
“Salah satu keputusan terbesar Gus Dur untuk menegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia. Sebuah langkah yang tidak mudah untuk dilakukan,” ungkap Yenny.