Jakarta, Purna Warta – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV-2025 mencapai US$ 431,7 miliar atau setara dengan Rp 7.298 triliun (berdasarkan kurs Rp 16.906 per dolar AS). Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan posisi pada triwulan III-2025 yang tercatat sebesar US$ 427,6 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengungkapkan bahwa kenaikan posisi ULN pada triwulan IV-2025 terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik. Meskipun meningkat, struktur utang Indonesia dinilai tetap sehat.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, ” kata Denny dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).
Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 29,9% pada triwulan IV-2025. Dari total tersebut, ULN Indonesia masih didominasi oleh utang berjangka panjang dengan pangsa mencapai 85,7%.
Secara lebih rinci, ULN pemerintah pada triwulan IV-2025 berada di angka US$ 214,3 miliar, naik dibandingkan posisi triwulan sebelumnya yang sebesar US$ 210,1 miliar. Kenaikan ini dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
“Seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global, ” jelas Denny.
Pemerintah memanfaatkan ULN sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penggunaannya diarahkan untuk mendukung program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional. Adapun sektor yang menjadi fokus utama meliputi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%), Jasa Pendidikan (16,2%), Konstruksi (11,7%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6%).
“ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah, ” ungkap Denny.
Di sisi lain, ULN swasta justru mencatatkan penurunan menjadi US$ 192,8 miliar pada triwulan IV-2025. Perkembangan ini dipengaruhi oleh penurunan utang perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations). Berdasarkan sektor ekonominya, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% dari total ULN swasta.
“ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3% terhadap total ULN swasta, ” beber Denny.
Ke depan, BI dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Hal ini dilakukan agar struktur ULN tetap sehat dan perannya dapat dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian, ” pungkas Denny.