Jakarta, Purna Warta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menanggapi polemik narasi yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan anggaran pendidikan nasional. Teddy dengan tegas membantah anggapan tersebut dan memastikan program MBG tidak akan mengurangi program-program pendidikan yang sudah berjalan.
“Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Tentang apa? Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru, ” kata Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Teddy menjelaskan bahwa program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mengenai penganggarannya, ia menyebutkan bahwa prosesnya telah melewati kesepakatan antara pemerintah bersama DPR, termasuk tahap pengambilan keputusan di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
“Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak, ” kata dia.
Teddy melanjutkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menyetop program-program pendidikan yang telah berjalan di era pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, program-program yang berorientasi pada peningkatan pendidikan justru mengalami penambahan.
“Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ada Kartu Indonesia Pintar, berjalan. Ada Program Indonesia Pintar, berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada Sekolah Rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di Sekolah Rakyat, ” kata dia.
Lebih lanjut, Teddy menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo juga gencar melakukan perbaikan terhadap bangunan-bangunan sekolah yang rusak.
“Tapi, zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16 ribu sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp 17 triliun. Diwadahi oleh Mendikdasmen, ” lanjutnya.
Terkait kesejahteraan guru, Teddy menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan peningkatan insentif, khususnya untuk guru honorer di daerah. Tunjangan untuk guru non-ASN juga mengalami kenaikan.
“Ada lagi yang bilang, guru-guru tidak diperhatikan. Faktanya, ada tiga nih. Satu, mengenai guru honorer. Saya mau sampaikan bahwa secara kewenangan guru honorer itu ada di bawah pemerintah daerah. Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di jaman Presiden Prabowo, menjadi Rp 400 ribu, ” kata Teddy.
“Kemudian yang kedua, ada tunjangan guru non-ASN. Jumlahnya berapa? Dari Rp 1,5 juta tahun lalu naik menjadi Rp 2 juta. Kemudian yang ketiga, apalagi kebijakannya. Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah, jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya. Dan sudah berjalan, ” lanjut dia.