Jakarta, Purna Warta – Aktifitas hacker atau kebocoran data seringkali terjadi terhadap data sebuah intitusi, bahkan intitusi pemerintah pun kerap kali jadi sasaran. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan bahwa Pusat Data Nasional (PDN) kini dibangun tahan terhadap hacker atau anti-hacker.
Hal itu diungkapkan oleh Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aptika, Kementerian Kominfo, Aris Kurniawan saat melakukan kunjungan PDN Cikarang.
Awalnya, Aris menuturkan kebocoran data terjadi karena infrastruktur yang dibangun tidak sesuai. Begitu pula standarisasinya, sehingga berdampak pada data yang bisa dijebol oleh hacker atau peretas.
“Maka, ide awalnya adalah membuat satu fasilitas yang benar-benar kita jamin realibility-nya dan keamanannya. Untuk Pusat Data Nasional yang sementara sudah dibangun tiga tahun ini, bisa dipastikan data-datanya selama ini belum ada yang bocor,” ujar Aris di lokasi pembangunan PDN Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/2/2024).
Sebagai informasi, Kominfo akan membangun Pusat Data Nasional di tiga lokasi, yaitu di Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk PDN Cikarang diproyeksikan akan selesai pembangunannya pada Agustus 2024 dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ya, selalu ada langit di atas langit, di atas teknologi ada yang baru, dan sentimen publik juga bermacam. Soal netizen bagaimana teman-teman yang punya kemampuan hacking, kemudian tertantang “Wah Pusat Data Nasional pemerintah dicoba-coba”, itu jadi satu tantangan yang utama,” tutur Aris.
Lebih lanjut, Aris mengatakan, keamanan data di PDN ini tidak hanya infrastruktur saja. Melainkan, aplikasi dan sumber daya manusia (SDM) pun menjadi hal penting lainnya yang mesti jadi perhatian.
“Jadi, nanti kita kolaborasi, untuk capacity building terkait dengan ASN yang mengelola. Kemudian, kita siapkan infrastrukturnya dengan standar-standar yang bagus. Kita kolaborasi juga dengan teman-teman BSSN, mereka akan berkantor di sini, di PDN,” pungkasnya.
Dengan ini, para pegawai pemerintah tidak perlu khawatir lagi akan kebocoran data dan dapat meningkatkan daya kerja mereka di bidangnya masing-masing.