Jakarta, Purna Warta – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transparansi dalam layanan publik di Indonesia melalui percepatan digitalisasi. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa Prabowo ingin proses pembentukan e-government dipercepat guna meningkatkan kualitas dan transparansi layanan publik.
“Terkait dukungan kami untuk transformasi digital dan juga e-government sebagaimana kita tahu Presiden sangat concern dengan digitalisasi. Presiden ingin layanan layanan publik dilakukan secara transparan melalui digitalisasi,” sebut Meutya usai melakukan pertemuan dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2025).
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyelesaikan evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) untuk Tahun 2024. Evaluasi ini mencakup 615 instansi pusat dan pemerintah daerah, dengan 48 instansi meraih predikat memuaskan.
Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa indeks SPBE Nasional Tahun 2024 mencapai angka 3,12 dengan predikat baik. Indeks ini terus mengalami peningkatan sejak evaluasi pertama kali dilakukan pada tahun 2018.
“Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di tahun 2024, Indeks SPBE Nasional adalah 3,12 dari skala 5 dengan kategori Baik. Capaian tersebut telah melampaui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 2,60,” kata Rini dalam keterangan tertulis, Senin (6/1/2025) yang lalu.