Jakarta, Purna Warta – Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung keputusan Presiden Joko Widodo terkait Larangan ekspor bauksit per 10 Juni 2023. Menurut Cak Imin, hal tersebut dapat mengoptimalisasi hilirisasi industri mineral di Indonesia.
“Ya saya kira ini (larangan ekspor bauksit) keputusan yang bagus. Bagaimanapun pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini ingin mewujudkan hilirisasi, dan larangan ekspor bauksit ini wujud konkretnya,” kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Selasa (13/6/2023).
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini pun mendorong pemerintah untuk mencari solusi atas lambannya pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter.
“Pemerintah saya harap bisa duduk bersama pengusaha khusus membahas masalah smelter. Apakah perlu relaksasi pendanaan misalnya ini harus dibicarakan. Memang kita tahu biaya membangun smelter ini begitu mahal,” paparnya.
Cak Imin juga mendorong para pengusaha untuk bersinergi mewujudkan hilirisasi industri di Indonesia. Sebab menurutnya, hilirisasi menjadi kunci kemajuan ekonomi nasional.
“Memang tantangan kita ini adalah soal komitmen bersama. Nah ini PR besar yang harus dibangun kuat. Kalau semua sudah satu frame, saya yakin Indonesia bisa lebih cepat maju, apalagi hilirisasi ini terbukti menjadi prime mover perekonomian nasional,” pungkas Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra ini.
Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Jokowi menyoroti persoalan ekspor mineral mentah. Jokowi menyampaikan Indonesia sudah ratusan tahun melakukan ekspor barang mentah tersebut.
Bagi Jokowi, kegiatan ekspor mineral mentah yang terjadi selama ini sangat menguntungkan negara lain. Pasalnya, negara tersebut dapat mengolah bahan mentah dan membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang.
Sementara Indonesia masih terbuai dengan ekspor mineral mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh sangat minim. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan keuntungan, pemerintah akan melarang kegiatan ekspor mineral mentah secara bertahap, dimulai dari nikel dan bauksit. Selanjutnya, pemerintah juga akan melarang ekspor tembaga serta timah.