Jakarta, Purna Warta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Konsolidasi Nasional (Konsolnas) dan Bimbingan Teknis bagi seluruh pimpinan dewan serta anggota fraksi dari seluruh Indonesia. Acara ini dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin (28/4/2025), sebagai bagian dari upaya penguatan sikap politik partai dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, dalam sambutannya menegaskan bahwa PKS kini telah resmi menjadi bagian dari koalisi pemerintahan dan tidak lagi berada di barisan oposisi.
“Sepuluh tahun yang lalu kita oposisi sekarang kita sudah koalisi. Karena itu tidak ada lagi anggota fraksi yang merasa masih beroposisi, jangan sampai kita mengatakan kita berkoalisi tapi rasa oposisi,” tutur Jazuli.
Ia menekankan pentingnya keselarasan antara sikap kader partai dengan arah kebijakan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Jazuli menyebut bahwa dukungan terhadap presiden merupakan bentuk tanggung jawab politik sebagai bagian dari koalisi.
“Kalau dulu oposisi setiap pemerintah bicara kita langsung bicara lain, tapi sekarang kita koalisi maka setiap Presiden bicara kita harus dukung dan kita yakin apa yang disampaikan presiden adalah baik untuk bangsa dan negara,” ujar Jazuli.
Jazuli juga menjelaskan bahwa konsolnas ini merupakan upaya untuk menyatukan langkah seluruh Fraksi PKS dalam mendukung kebijakan Presiden Prabowo. Menurutnya, kegiatan ini dijalankan sesuai dengan arahan dari Ketua Majelis Syuro Salim Segaf dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
“Konsolnas ini untuk mengokohkan soliditas Fraksi PKS dari pusat sampai daerah komitmen dan kokoh untuk mengamankan kebijakan-kebijakan Bapak Presiden Prabowo,” kata Jazuli.
“Kami mengokohkan soliditas dalam mengambil sikap koalisi seperti arahan dari Ketua Majelis Syura dan arahan dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera,” tambahnya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.583 anggota dewan dari berbagai tingkatan. Selain konsolidasi, PKS juga menggelar bimbingan teknis bagi para kadernya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyamakan pemahaman dan strategi legislatif.