Jakarta, Purna Warta – Pemerintah memastikan kelanjutan dari program Normalisasi Ciliwung. Anggaran sebesar Rp 232 miliar disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pembebasan lahan dalam rangka pembangunan tanggul.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyusun skema kerja sama dalam rangka melakukan Normalisasi Ciliwung.
“Pemerintah Jakarta akan segera melakukan, melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung. Pembebasan lahan sudah dimulai dan mudah-mudahan awal tahun depan bisa bersama-sama,” kata Pramono dalam acara kick-off Nasional Hari Bakti PU ke-80 di tepian Sungai Ciliwung, Cawang, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).
Pramono menjelaskan, pihaknya punya tanggung jawab untuk melakukan pembebasan lahan. Sedangkan Kementerian PU sendiri nantinya yang bertugas untuk membangun tanggulnya.
Setidaknya DKI jakarta punya tanggung jawab untuk membantu pembebasan lahan dua kelurahan, antara lain Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Pangadegan. Di Cililitan sendiri total ada 37 bidang tanah dengan anggaran disiapkan Rp 111 miliar.
Sedangkan di Kelurahan Pangadegan ada 54 bidang, dengan anggaran yang dialokasikan, diestimasikan kurang lebih Rp 121 miliar. Secara akumulasi, total anggaran yang disiapkan Pramono mencapai Rp 232 miliar.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Normalisasi Ciliwung menjadi salah satu program penting dalam rangka meminimalisir banjir, khususnya di kawasan Jabodetabek. Untuk merealisasikannya, peran pemda sangat penting.
“Apa pun yang kita kerjakan, normalisasi, pengerukan, rehabilitasi yang kita kerjakan, tidak akan maksimal tanpa di-support oleh pemerintah daerah, tanpa di-support oleh masyarakat setempat untuk ikut menjaga hulunya, untuk misalnya tidak membuang sampah sembarangan di sungai,” ujar Dody.
Menurut Dody, saat ini hampir seluruh sungai di Indonesia berwarna coklat akibat kerusakan hulu dan tingginya sedimentasi. Kondisi ini membuat setiap hujan deras berpotensi melahirkan banjir.
“Kalau hulunya rusak, yang turun itu lumpur lagi, lumpur lagi. Jadi, hulu harus kita benahi bersama. Tapi apa yang dilakukan Pak Gubernur sangat kami apresiasi,” katanya.