Jakarta, Purna Warta – Pemerintah Provinsi Banten resmi meluncurkan program bantuan dana desa sebesar Rp 100 juta per desa. Gubernur Banten, Andra Soni, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi penggunaan dana tersebut agar tidak terjadi penyelewengan.
“Kami juga meluncurkan bantuan keuangan desa dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp 100 juta per desa,” ucap Gubernur Andra Soni usai acara peluncuran yang digelar di kantor Gubernur Banten, Kota Serang, Jumat (16/5/2025).
Andra menekankan bahwa dana desa tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara langsung. Salah satu alokasi wajib dari dana ini adalah pembiayaan pendidikan tinggi bagi warga kurang mampu di desa.
“Salah satu kegunaannya adalah mencetak satu sarjana penggerak desa. Bidang yang akan dibiayai untuk kuliah meliputi pertanian, perikanan, atau peternakan, menyesuaikan dengan potensi desa masing-masing,” ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, Berly Rizki Natakusumah, menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam proses pengawasan dana desa.
“Pak Gubernur Banten juga menegaskan bahwa seluruh masyarakat desa maupun perangkat desa lainnya diharapkan dapat melakukan pengawasan langsung terhadap program ini, karena tujuannya adalah untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yaitu adil dan merata,” ujar Berly.
Ia juga menyoroti bahwa program sarjana desa ini dirancang untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga miskin yang tinggal di pedesaan, sehingga tidak boleh disalahgunakan.
“Oleh karena itu, masyarakat desa yang tidak mampu pun harus tetap memiliki kesempatan untuk kuliah. Maka dari itu, dukungan terhadap pengawasan dari seluruh elemen, baik masyarakat, desa, kecamatan, maupun kabupaten. Sangat diperlukan,” katanya.
Program ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa serta mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.