Banda Aceh, Purna Warta – Opsi lain muncul di kalangan Pemerintah Daerah Aceh terkait pengungsi Rohingya. Mereka berencana memindahkan seluruh pengungsi Rohingya ke tempat penampungan sementara di Aceh Tamiang dan Gayo Lues. Opsi ini masih dalam proses pembahasan lanjutan.
“Masih opsi-opsi yang lagi dimatangkan oleh pemerintah, karena prosesnya kan perlu dipastikan semua siap,” kata Protection Associate United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Faisal Rahman saat dimintai konfirmasi detikSumut, Selasa (12/12/2023).
Para pengungsi Rohingya saat ini ditampung sementara di tiga lokasi di Pidie, satu lokasi Sabang, dan gedung bekas kantor Imigrasi Lhokseumawe. Sementara gelombang terakhir Rohingya berjumlah 135 orang saat ini masih ditempatkan di Balai Meuseraya Aceh (BMA) di Banda Aceh.
Pj Gubernur Aceh Acmad Marzuki menyebutkan, jumlah Rohingya yang sudah berada di Aceh berjumlah 1.684 orang. Mantan Pangdam Iskandar Muda itu mengaku masih mencari solusi untuk penanganan Rohingya di Tanah Rencong.
Dia menyebutkan saat ini belum ada satu tempat khusus di Aceh untuk menampung ribuan pengungsi Rohingya. Pemerintah Aceh disebut akan menggelar rapat dengan bupati wali kota untuk mencari solusi.
“Kita sudah dapat juga beberapa petunjuk dari pemerintah pusat, tentunya ada kebijakan pemerintah pusat tentang hal ini. Pada dasarnya kita selalu kemanusiaan di nomor satukan, namun jangan menjadi persoalan,” kata Marzuki kepada wartawan, Senin (11/12).
Marzuki menyebutkan, sesuai aturan yang diatur dalam Perpres Nomor 125 tahun 2016, pemerintah daerah dan kabupaten kota harus menyiapkan penampungan-penampungan untuk pengungsi. Penyediaan lokasi itu disebut merupakan sebuah kewajiban.
“Kemudian akan dibantu oleh lembaga internasional untuk kegiatan yang lainnya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus lakukan misalnya sanitasi, masalah MCK, kesehatan, rumah ibadah dan lain-lain,” ujar Marzuki.
Sampai saat ini Indonesia tidak punya pilihan lain selain menomorsatukan kemanusiaan. Pasalnya, itu juga merupakan permintaan dari pihak internasional, meski begitu Indonesia tidak akan mengambil sikap kendor soal keamanan dan kerukunan bagi masyarakat.