Jakarta, Purna Warta – Pemerintah berencana untuk menurunkan kandungan sulfur pada beberapa jenis BBM subsidi guna meningkatkan kualitas bahan bakar di Indonesia. Meskipun kualitas BBM ditingkatkan, pemerintah memastikan bahwa harga BBM tidak akan mengalami kenaikan.
Baca juga: Sandi Akan Istiqomah di PPP Meski Anies Bikin Parpol Baru
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, menjelaskan bahwa saat ini kandungan sulfur dalam BBM subsidi yang diproduksi Pertamina jauh lebih tinggi dibandingkan standar sulfur Euro IV, yang berkisar di angka 50 ppm.
Sebagai contoh, data yang disampaikan Rachmat menunjukkan bahwa BBM jenis Pertalite memiliki kandungan sulfur 500 ppm, sementara Pertamax 92 masih di angka 400 ppm.
Kandungan sulfur yang tinggi dianggap tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah ingin menurunkan kandungan sulfur dalam BBM untuk meningkatkan kualitasnya.
“Sayangnya, BBM yang disediakan Pertamina saat ini belum memenuhi standar sulfur 50 ppm. Karena itu, kita merasa penting dan mendesak untuk pemerintah mendukung Pertamina menyediakan BBM berkualitas,” ujar Rachmat dalam sebuah diskusi di kantornya, kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).
Rachmat menambahkan bahwa hingga tahun 2028, kilang-kilang Pertamina akan disiapkan secara bertahap untuk memproduksi BBM dengan kandungan sulfur rendah. Secara bertahap, distribusi BBM berkualitas ini akan dilakukan di seluruh daerah di Indonesia.
Meski ada investasi yang harus dilakukan Pertamina untuk merealisasikan hal ini, Rachmat menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM subsidi.
“Tidak ada rencana menaikkan harga BBM subsidi, meski kualitasnya diperbaiki. Biayanya pasti naik, tetapi karena harga tidak naik, maka biaya tambahan itu akan ditanggung oleh APBN melalui subsidi kompensasi,” jelas Rachmat.
Baca juga: 36 Perusahaan Siap Impor 1,3 Juta Sapi Perah Guna Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Sebagai solusi untuk menjaga subsidi tepat sasaran, pemerintah akan melakukan pengaturan penyaluran BBM subsidi. Beberapa jenis kendaraan mungkin akan dilarang membeli BBM subsidi.
“Saat ini, subsidi kompensasi disinyalir belum sepenuhnya tepat sasaran. Untuk menghindari beban tambahan pada masyarakat, kami mengusulkan agar subsidi BBM lebih tepat sasaran,” tambahnya.