Jakarta, Purna Warta – Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan pendataan ulang mengenai kemiskinan, dengan tujuan agar program pengentasan kemiskinan tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan sosial.
Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa pemerintah akan lebih mencermati data masyarakat miskin yang masih dianggap produktif. Bagi individu miskin yang berada di usia produktif, program pemerintah akan difokuskan pada pemberian pekerjaan, bukan sekadar bantuan sosial.
“Jika karakteristik orang miskin itu adalah mereka yang masih dalam usia kerja, namun karena ketidakmampuannya untuk bekerja, mereka menjadi miskin, maka program yang disusun oleh Pak Budiman dan Pak Mensos nantinya akan diarahkan untuk membantu mereka agar bisa bekerja dan memperoleh pendapatan yang lebih layak,” ujar Amalia usai rapat dengan BP Taskin di Gedung Danareksa, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).
Sementara itu, bagi mereka yang sudah tidak mampu bekerja karena usia lanjut, program pengentasan kemiskinan akan berbentuk lain, salah satunya adalah bantuan sosial.
“Artinya, dari berbagai karakteristik dan sektor tempat orang miskin berada, hal itu akan menjadi input berharga untuk para menteri dan Pak Kepala BP Taskin dalam menyusun program-program yang lebih tepat sasaran,” tambah Amalia.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, juga menyatakan bahwa Indonesia akan memiliki protokol baru terkait penggunaan data kemiskinan. Data ini akan menjadi acuan baru bagi pemerintah dalam merancang strategi penanggulangan kemiskinan.
Budiman menjelaskan bahwa data baru tersebut merupakan gabungan data dari berbagai kementerian dan lembaga yang nantinya akan dipadu padankan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kesimpulannya, kami akan menindaklanjuti protokol penggunaan data ini, yang akan diterapkan oleh masing-masing kementerian dan lembaga mengenai bagaimana cara penggunaannya,” jelas Budiman.