Jakarta, Purna Warta – Usai menyatakan bahwa Prabowo Subianto cocok untuk menahkodai Indonesia, Politikus PDIP Effendi Simbolon telah diklarifikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP (DPP PDIP) hari ini.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menjelaskan kepada Effendi bahwa partai mengatur kebebasan para kadernya dalam berpendapat.
Seperti diketahui sebelumnya, Effendi melontarkan pernyataan di atas saat mengundang Prabowo pada Rakernas Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) Jumat (7/7) lalu.
“Yang menjadi masalah itu ketika Effendi menyatakan pemimpin yang tepat yang sekarang dibutuhkan adalah Prabowo itu yang menjadi masalah, kalau urusan itu (mengundang Prabowo sebagai Menhan) kita tidak, partai tidak punya kewenangan,” kata Komarudin kepada wartawan di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).
“Dan itu yang akhirnya kita memberi warning kepada Effendi kebebasan setiap orang, setiap orang yang masuk di partai, ketika dia menjadi anggota partai dia kebebasan diatur oleh partai, jadi enggak bisa lagi ngomong saya orang bebas, enggak bisa,” lanjutnya.
Politikus yang kini duduk di Komisi I DPR RI itu diminta memberikan klarifikasi atas pernyataannya tersebut di hadapan Komarudin dan juga Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Komarudin mengatakan bahwa saat diskusi tertutup itu ia juga memberi warning kepada Effendi jika ingin bebas berpendapat untuk tidak berada di PDIP.
Di sisi lain, Hasto menyebut Effendi telah menjelaskan dengan detail terkait hal berbagai isu yang ada saat klarifikasi. Agenda klarifikasi dilakukan di Kantor DPP PDIP siang tadi.
“Sehingga dengan hasil klarifikasi ini, termasuk juga dari Bapak Komarudin Watubun, tadi juga menunjukkan berbagai dokumen-dokumen yang ada, dan kemudian disimpulkan bahwa proses klarifikasi sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme partai,” ucap Hasto kepada wartawan.
Ditanya soal sanksi yang diberikan partai terhadap Effendi terkait pernyataannya itu, Hasto mengatakan saat ini pihaknya hanya melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Setelah itu, kata dia, hasil klarifikasi bakal dibawa dalam rapat DPP.
“Jadi kalau dalam kasus ini klarifikasi, kemudian dibahas di dalam rapat DPP partai. Jadi ada dua jalur, rapat DPP dulu, kemudian dilakukan konfirmasi. Disini dilakukan konfirmasi dahulu kemudian nanti dibawa di dalam rapat DPP Partai,” jelas Hasto.
“Ini sudah dilakukan suatu klarifikasi, kami akan melaporkan di dalam rapat DPP,” imbuhnya.
Itulah langkah yang diambil para petinggi PDIP dalam menyikapi para kadernya yang dinilai berbeda meski dia seorang politisi senior sekalipun, PDIP dalam hal ini tetap mengambil langkah yang tegas.