Jakarta, Purna Warta – Dalam diskusi publik yang diadakan Fraksi PAN DPR RI bertajuk ‘Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Untuk Ormas Keagamaan’ di Jakarta pada 26 Juni 2024, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, menegaskan bahwa pengelolaan tambang oleh organisasi keagamaan seperti NU akan dijalankan secara profesional dan transparan.
Baca juga: Polda Metro Kategorikan Judol Kejahatan Luar Biasa, Siapkan Langkah Khusus untuk Penanganan
Ulil menekankan bahwa fenomena bisnis ‘Ali Baba’ yang pernah terjadi pada 1950-an tidak akan terulang.
Fenomena ‘Ali Baba’ merujuk pada praktik bisnis di mana individu Muslim diberikan konsesi, namun pengelolaannya dialihkan ke pihak ketiga dari etnis Tionghoa.
“Dulu pada era 50-an, pemerintah memberikan konsesi kepada orang Islam, tapi yang sebenarnya mengelola adalah pengusaha Tionghoa. Fenomena ini dikenal dengan istilah Ali Baba,” jelas Ulil.
Namun, Ulil menekankan bahwa situasi saat ini berbeda. NU, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf, telah mengambil langkah-langkah preventif dengan mendirikan perseroan terbatas (PT) yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola tambang.
“Kami telah mendirikan PT khusus untuk mengelola tambang ini, sehingga tidak akan ada lagi praktek Ali Baba dimana konsesi hanya diterima untuk kemudian dijual kepada pihak lain,” kata Ulil.
Menurutnya, pengelolaan tambang oleh NU akan mengikuti regulasi ketat yang ditetapkan pemerintah.
“Regulasi di sektor tambang sangat ketat dan kami berkomitmen untuk mematuhi aturan-aturan tersebut. Tidak akan ada penjualan konsesi kepada pihak ketiga,” tegasnya.
Ulil juga menambahkan bahwa NU memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola tambang.
“Kami memiliki kader-kader yang telah mendapatkan pendidikan di bidang pertambangan. Ini merupakan kesempatan bagi NU untuk berkembang dan belajar dalam industri ini. Pemain-pemain besar di sektor tambang juga memulai dari langkah kecil sebelum menjadi besar,” ungkapnya.
Baca juga: Iran dan Rusia Tandatangani Perjanjian Pasokan Gas Besar
Dengan langkah-langkah ini, PBNU memastikan bahwa mereka akan mengelola konsesi tambang dengan transparan dan profesional, tanpa mengulangi kesalahan masa lalu.
“Kami siap untuk menerima dan mengelola konsesi tambang sesuai dengan aturan main yang ada. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional,” tutup Ulil.