Jakarta, Purna Warta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menanggapi pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang menyebut bahwa PKB bukan milik NU. Ketua PBNU, Umarsyah, menekankan bahwa hubungan antara NU dan PKB harus dipahami secara historis, bukan hanya melalui perspektif hukum formal semata.
Baca juga: Bahlil Lahadalia Resmi Jadi Ketum Golkar
“Jika dilihat secara formal menurut perundang-undangan, benar, tetapi di sini persoalannya bukan sekadar hal yang formal. Ada aspek-aspek informal yang merupakan komitmen dasar dalam pendirian PKB oleh PBNU,” ujar Umarsyah dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).
Umarsyah menjelaskan bahwa PBNU memiliki peran penting dalam pendirian PKB. Peran tersebut tercantum dalam dokumen-dokumen pembentukan PKB sebagai partai politik.
“Dokumen-dokumennya lengkap dan tertulis, jadi tidak bisa diabaikan begitu saja. Dokumen-dokumen itu menyangkut aspek historis dan komitmen antara pengurus DPP PKB yang dibentuk oleh PBNU dengan PBNU dan para ulama,” tambahnya.
Sementara itu, Rais Syuriah PBNU, Cholil Nafis, menegaskan bahwa secara formal, PKB dan NU memang berdiri secara terpisah. Namun, ia menjelaskan bahwa para ulama NU berperan penting dalam mendirikan PKB sebagai partai politik.
“Saya ingin mempertegas, teman-teman sekalian, secara legal formal memang PKB berdiri sendiri karena pada saat pendiriannya, NU tidak mungkin menjadi partai politik. Para ulama dan PBNU kemudian membentuk tim untuk mendirikan PKB. Artinya, secara historis PKB memiliki ikatan dengan PBNU,” jelas Cholil.
Cholil juga menyampaikan keinginan PBNU untuk mengembalikan kekuatan politik PKB yang bersumber pada ulama. PBNU ingin mengembalikan posisi wewenang di PKB agar tidak hanya berpusat pada Ketua Umum semata.
Baca juga: Orang Indonesia Makin Berkurang Transaksi Pakai ATM
“Pak Umarsyah tadi menyampaikan bahwa Dewan Syuro harus tetap menjadi yang paling kuat, tidak hanya Ketua Umum yang memiliki kekuatan tunggal. Oleh karena itu, kami ingin mengembalikan proses politik di PKB agar mencerminkan nilai-nilai keulamaan,” terang Cholil.
Lebih lanjut, Cholil menambahkan bahwa PBNU ingin memastikan visi kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan tetap terjaga dalam proses politik di PKB. Hal ini mencakup prinsip-prinsip dasar dalam pendirian partai politik serta perjuangan nilai-nilai keulamaan dalam konteks politik praktis dan kebangsaan.