HomeNasionalPeristiwaPakar Jelaskan Tantangan Menteri Ekonomi di Kabinet Prabowo-Gibran 

Pakar Jelaskan Tantangan Menteri Ekonomi di Kabinet Prabowo-Gibran 

Jakarta, Purna Warta – Institut For Development of Economics and Finance (INDEF) melakukan analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi global yang harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di masa pemerintahan mendatang.

Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, menekankan urgensi bagi para menteri untuk dapat mengantisipasi dinamika ekonomi global.

Pada acara diskusi publik yang bertajuk ‘Kabinet Rasa Politik atau Profesional? Menagih Arsitektur Kelembagaan Efektif’ yang diselenggarakan pada Rabu (1/5/2024), Tauhid Ahmad bersama narasumber lainnya, seperti Imaduddin Abdullah, Andry Satrio Nugroho, dan Didik J Rachbini, menguraikan berbagai aspek terkait kebijakan ekonomi dan kelembagaan pemerintahan yang diperlukan.

Tauhid Ahmad menyoroti kondisi ekonomi global yang masih mengalami stagnasi pada tahun 2025, dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara mitra dagang Indonesia yang belum signifikan, serta perubahan eskalasi di Timur Tengah yang dapat berdampak pada situasi ekonomi global. Ia juga menekankan pentingnya menteri yang mampu menggerakkan ekonomi di tengah suku bunga global yang masih relatif tinggi.

Selain itu, Imaduddin Abdullah membahas tentang ketertinggalan indikator ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara lain, terutama dalam hal hilirisasi industri dan peluang hijau. Hal ini menuntut keberadaan kabinet yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki akuntabilitas dan responsibilitas yang kuat.

Andry Satrio Nugroho menyoroti rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) oleh Prabowo-Gibran, dan menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional dan cepat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan, serta menghindari politisasi lembaga tersebut.

Sementara itu, Didik J Rachbini membahas tentang perilaku politik yang cenderung memaksimumkan anggaran untuk kepentingan konstituen, yang dapat berdampak pada kesehatan demokrasi. Ia menyoroti bahaya dari perilaku tersebut dalam konteks demokrasi Indonesia yang mengalami penurunan, dan potensi dampak negatifnya jika koalisi kekuasaan terus dominan di parlemen.

Dengan berbagai perspektif yang disampaikan oleh para narasumber, diskusi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan potensi arah kebijakan ekonomi dan kelembagaan pemerintahan di masa mendatang.

Must Read

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here