Jakarta, Purna Warta – Program debat Pilpres 2024 terus digarap oleh KPU RI. Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Donny Gahral mengatakan debat capres-cawapres harus memiliki kualitas dan harus terjadi pertengkaran pikiran atau ide.
“Pertama tentu saja dia harus betul-betul sebuah perdebatan yang berkualitas dalam artian ada pertengkaran di situ. Jadi kita tidak mau menyaksikan debat yang isinya cuma kampanye, kalau kampanye jangan di forum debat, kalau kampanye ya di forum-forum lainnya, kalau debat harus ada pertengkaran pikiran,” kata Donny di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN), Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).
KPU menjadwalkan debat capres-cawapres sebanyak 5 kali sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, jadwal tersebut masih dalam pematangan.
Donny kemudian mencontohkan soal debat capres-cawapres nanti. Menurutnya, para paslon harus memberikan gagasannya secara detil berdasarkan data akurat dan langkah-langkah konkretnya.
“Misalnya ada pasangan yang mengajukan satu gagasan tentang program sosial tertentu. Dia harus bisa menjawab mengenai akurasi data, dia harus bisa menjawab tentang cost APBN-nya, dia harus bisa menjawab misalnya ditanyakan ‘Anda banyak sekali ya program-program sosialnya, APBN kita segitu-gitu saja, bagaimana Anda mau membagi-membagi kepada rakyat ini semua?’. Jadi harus ada pertengkaran di situ, jadi harus ada gesekan pikiran dan kandidat-kandidat itu harus siap untuk ditanya sampai pada titik pengetahuan yang terjauh,” imbuhnya.
Dengan demikian, lanjut Donny, perdebatan argumen bisa diketahui seberapa dalam para pasangan calon menguasai visi-misinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam dari lawan. Dia juga menganggap tarung gagasan bisa menarik perhatian masyarakat.
“Kita ingin tahu dia bisa menjawab nggak pertanyaan-pertanyaan paling tajam, baik dari para panelis maupun dari sesama kandidat, harus ada pertengkaran itu,” ucapnya.
Dengan cara semacam ini, kapasitas para capres-cawapres semakin terlihat jelas dan bisa membantu masyarakat untuk menilai kemampuan mereka.