Jakarta, Purna Warta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pernyataan ini memunculkan spekulasi bahwa pembangunan IKN akan dihentikan dan para pekerja akan dipulangkan ke daerah masing-masing.
Baca juga: Cek Kesehatan Gratis (CKG) Dimulai 10 Februari 2025, Berikut Cara Pendaftarannya
Namun, Otorita IKN (OIKN) membantah kabar tersebut. Juru Bicara OIKN, sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menegaskan bahwa program pembangunan IKN tidak dihentikan tetap berjalan sesuai rencana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik RI pada 2028.
“Program pembangunan IKN tahap dua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028,” kata Troy, dilansir Antara, Jumat (7/2/2025).
Fokus Pembangunan IKN Tahap Kedua
Troy menjelaskan bahwa pada tahap kedua pembangunan IKN, fokus utama adalah pembangunan ekosistem yudisial dan legislatif, serta infrastruktur pendukung lainnya. Pemerintah telah menetapkan kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap kedua dengan skema pembiayaan sebagai berikut:
APBN: Rp48,8 triliun
Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Rp60,93 triliun
Investasi swasta: Hingga Februari 2025 diproyeksikan mencapai Rp6,49 triliun
Lebih lanjut, Troy juga menegaskan bahwa informasi mengenai pemulangan para pekerja tidak benar.
“Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing,” imbuhnya.
Pernyataan Menteri PU
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap bahwa pihaknya belum merealisasikan pembangunan IKN 2025. Hal ini disebabkan karena anggaran IKN yang masuk dalam pagu Kementerian PU masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca juga: MUI Haramkan Orang Kaya Gunakan LPG 3 Kg dan Pertalite Bersubsidi
Menurut Dody, kondisi ini membuat kementeriannya tidak memiliki anggaran untuk eksekusi megaproyek IKN, sehingga belum ada progres pembangunan yang signifikan.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” kelakar Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2).
Dengan adanya klarifikasi dari OIKN, masyarakat diharapkan mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait kelanjutan pembangunan IKN dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar.