Jakarta, Purna Warta – Proses negosiasi penambahan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia menjadi 61% berjalan alot. Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) turun tangan atasi hal itu.
Bahlil menjelaskan penambahan porsi saham pemerintah sebesar 10%, sehingga dari 51% menjadi 61%, merupakan keharusan. Sebab menjadi salah satu syarat Freeport memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
“Sekarang Freeport kan sudah 51%, nanti ke depan saat masa kontrak tahap kedua sudah selesai, itu nanti kita punya penambahan lagi 10% jadi 61%, jadi Freeport bukan lagi Freeport McMoRan, Freeport Indonesia,” ucap Bahlil di rumah dinas menteri kawasan Kuningan Jakarta, Rabu (10/4/2024).
Bahlil mengaku ikut terlibat dalam proses negosiasi tersebut. Ia pun menegaskan Freeport harus mau melepas 10% kepemilikan sahamnya kepada negara.
“Harus mau lah, negara, negara kita kok,” tegasnya.
“Saya termasuk salah satu yang menegosiasikan itu, jadi insyallah,” sambung Bahlil.
Bahlil menambahkan, mengikuti arahan Presiden Joko Widodo yang mau negosiasi saham Freeport beres Juni 2024.
“Kalau bos saya sudah begitu, saya ikut bos saya lah. Saya apa kata pak presiden, saya ini pembantu presiden,” imbuhnya.
Peningkatan saham pemerintah di PT Freeport sangat signifikan di era kepresidenan Joko Widodo.