Jakarta, Purna Warta – Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mengalami penyesuaian waktu penyelesaian, seiring dengan pertimbangan program prioritas lain di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, apakah hal ini akan menyebabkan proyek tersebut molor?
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa penyesuaian timeline tidak akan berdampak signifikan pada keberlangsungan proyek IKN. Ia optimistis proyek ibu kota baru itu tetap akan selesai sesuai target pada 2045.
“Oh, tidak (mengganggu target 2045). Tidak akan. Tetap ya. Bismillahirrahmanirrahim, pokoknya tepat waktu,” ujar Diana saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Diana juga memastikan bahwa proyek IKN akan terus berlanjut hingga selesai. Komitmen ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendukung penuntasan IKN.
“IKN tetap lanjut. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Prabowo juga, kita lanjutkan IKN. Namun, beliau juga menekankan fokus pada swasembada pangan, energi, dan program lainnya. Tapi IKN tetap jalan,” jelasnya.
Sementara itu, proyek-proyek prioritas Kementerian PU saat ini difokuskan pada program quick wins, terutama untuk mendukung target swasembada pangan dan energi. Salah satu perhatian utama dalam swasembada pangan adalah sektor irigasi dan pengairan.
“Tadi pagi Pak Menteri menyampaikan bahwa untuk pengelolaan air dikembalikan ke PU, sedangkan untuk sarana produksi pertanian ditangani Kementan, termasuk pengelolaan petani dan lahan sawah,” tambah Diana.
Menteri PU, Dody Hanggodo, sebelumnya menyebut kemungkinan perlambatan pembangunan IKN karena fokus pemerintah yang saat ini lebih condong pada swasembada pangan.
“Dalam beberapa diskusi dengan Pak Presiden, IKN tetap dilanjutkan, tetapi mungkin kecepatannya tidak seperti sebelumnya,” ungkap Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).
Prabowo menyampaikan kekhawatirannya bahwa situasi global yang memanas dapat mempersulit Indonesia jika belum swasembada pangan. Ketergantungan pada impor pangan dalam kondisi seperti itu dapat membawa RI ke situasi sulit.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk memastikan proyek tetap berjalan. Pendanaan dari sektor swasta akan dioptimalkan agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
“Tidak semua menggunakan APBN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta akan terus digenjot. Selain itu, tidak semua proyek ada di bawah Kementerian PUPR. Akan ada arahan khusus terkait IKN,” ujarnya.
“Kami harus memastikan investor tetap percaya bahwa IKN akan terus berjalan. Pemerintah sudah berkomitmen untuk pindah ke sana,” tutup Diana.