Jakarta, Purna Warta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa Muhammadiyah secara positif akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.
“Muhammadiyah sekarang sudah turun. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks-Adaro,” ujar Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).
Sebelumnya, Kementerian ESDM menawarkan kepada Muhammadiyah untuk mengelola tambang di tiga wilayah PKP2B, yaitu eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung, atau Arutmin. Informasi ini disampaikan oleh Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy.
“Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” ungkap Muhadjir saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).
Di sisi lain, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk mengurus perizinan pengelolaan tambang. Namun, hingga saat ini ia belum menerima laporan resmi terkait proses tersebut.
“Kami belum memperoleh (laporan) dari tim. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri tentu itu terkait dengan policy pak Menteri dan jika itu memang diperuntukkan untuk Muhammadiyah tentu akan ada pertemuan biasanya, antara tim dengan tim Kementerian,” jelas Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Gondokusuma, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).