Jakarta, Purna Warta – Sistem pembayaran tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) kini tidak lagi berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Padahal, proyek ini sempat masuk dalam daftar PSN di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan di balik ditiadakannya MLFF dari daftar PSN. Namun, ia menduga bahwa mandeknya proyek MLFF dalam beberapa waktu terakhir menjadi penyebab utama.
“Mungkin kemarin diusulkan, tapi tidak terjadi atau tidak ada eksekusinya. Kan sebenarnya kemarin berhenti. Kita ngomong MLFF ya, bukan ngomong yang lain. Mungkin karena itu kemudian sementara ditiadakan,” kata Dody dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah menetapkan 77 proyek PSN sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang diterbitkan pada 10 Februari 2025.
Tidak hanya MLFF yang dikeluarkan dari PSN, jumlah proyek jalan tol dalam daftar PSN pun berkurang drastis. Jika di era Presiden Jokowi terdapat 33 proyek tol, kini hanya tiga proyek yang masuk daftar prioritas.
Meski demikian, jumlah proyek PU dalam PSN masih bisa bertambah seiring dengan pembahasan lanjutan antara Kementerian PU, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Belum kita detilkan (PSN). Kalau proyek yang kira-kira ke depan akan bermanfaat ya kan tinggal diusulkan PSN,” ujar Dody.
Terkait kelanjutan MLFF, Dody menegaskan bahwa pihaknya masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) sebelum proyek ini bisa dipertimbangkan kembali sebagai PSN.
“Kalau MLFF itu kan sesuatu yang harus saya telanjangin dulu gitu. Kita telanjang tau masalahnya apa, kita benahin tata kelolanya, baru kita bisa menginformasikan kepada Pak Presiden (Prabowo), kepentingnya seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa, dan kita bisa melanjutkan sebagai PSN,” katanya.
Sebagai informasi, pemerintah menetapkan 16 proyek PSN baru pada 2024, yang dirancang agar dapat berlanjut ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menambahkan bahwa terdapat dua program khusus yang semula direncanakan masuk PSN, yaitu penerapan MLFF untuk jalan tol serta program integrasi dua operator bandara dalam BUMN Holding InJourney, Angkasa Pura.
“Tambahannya dua, MLFF untuk jalan tol, biar jalan tol nggak perlu petugas langsung sensor, tidak perlu nempel, itu juga PSN, tambahan baru. Satu lagi yang InJourney, jadi kumpulan beberapa BUMN untuk project baru. Jadi, hasil ratas yang di bulan Maret, tambah dua lagi, jadi total ada 16 project dan program,” kata Susiwijono dalam Rakernas Percepatan PSN di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024).
Sebelumnya, penetapan MLFF sebagai PSN diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kelima atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar PSN.