PurnaWarta — Sebuah video debat antara Menteri Sosial, Tri Rismaharani, alias Risma dengan dua aktivis mahasiswa tersebar viral. Risma diduga terlibat debat terkait bantuan sosial di Lombok Timur, Rabu (13/10).
Peristiwa itu terekam kamera. Dalam video yang beredar terlihat Risma dikerubungi oleh petugas dan masyarakat sekitar. Risma kemudian berdebat dengan beberapa warga diduga mahasiswa terkait kedatangannya di Lombok Timur. CNNIndonesia.com telah mengkonfirmasi video tersebut melalui pihak Humas Kemensos.
“Ini Lombok Timur bu, kami menyampaikan fakta, kami tahu sengkarut bansos di sini. Ini tempat oknum supplyer, kenapa ibu ke sini?” kata seseorang di video, Rabu (13/11).
“Kamu jangan fitnah aku ya. Dengerin, kamu berhak ngomong, aku juga berhak ngomong,” jawab Risma dengan nada tinggi.
Risma mengatakan, dia tidak tahu bahwa tempat yang didatanginya itu merupakan tempat supplyer bansos. Dia juga tidak tahu terkait oknum bansos yang dituduhkan oleh warga tersebut.
“Kalau bukan niat baik saya, ngapain saya ke sini, saya tidak tahu ini supplyer atau tidak, saya menteri tidak ngurus itu,” kata Risma dengan nada tinggi.
Risma juga meminta dua orang diduga mahasiswa tersebut untuk memberikan data jika memang ada kecurangan dalam penyaluran bansos di NTB.
“Kalau Anda mau perjuangkan, silahkan, datanya saya tunggu,” tutur Risma.
Menurut sumber CNNIndonesia.com di lokasi, dua orang mengatasnamakan mahasiswa mendatangi Risma di tempat pemasok Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di Lombok Timur. Sekelompok mahasiswa itu menyampaikan kritik pada Risma karena bansos tak tepat sasaran dan banyak oknum di NTB.
“Tiba-tiba seperti itu langsung teriak-teriak ke Ibu Risma,” kata sumber yang tidak mau disebut namanya.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Sekjen Kemensos Harry Hikmat, namun yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Risma melakukan kunjungan kerja di Lombok Timur untuk melakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), monitoring, dan evaluasi penyaluran bansos.
Dalam kunjungan kerja itu, Risma menemukan masih banyak bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum tersalurkan karena kesulitan mengakses bantuan, rekening terblokir, hingga saldo kosong.