Jakarta, Purna Warta – Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Sebagai langkah konkret, ia telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan pencegahan korupsi, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Tiga hari setelah dilantik saya langsung ke KPK minta pendampingan,” ungkap Nasaruddin Umar di Kantor Kemenag, Rabu (8/1/2025).
Kerja sama ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta KPK untuk turut mengawasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pengawasan dari KPK diharapkan mampu mencegah penyimpangan dan korupsi dalam proses tersebut.
“Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji, agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan baik,” ungkap Dasco, dikutip dari detikNews.
Dengan adanya pengawasan dari KPK, jemaah haji diharapkan dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah mereka. Pendekatan ini juga menjadi bagian dari upaya Kemenag untuk memastikan penyelenggaraan haji yang transparan dan bebas dari korupsi.