Jakarta, Purna Warta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merespons positif usulan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang menyarankan agar pejabat menggunakan transportasi umum. Ia mengaku sudah terbiasa naik ojek jika terjebak kemacetan.
“Ya bukan nggak setuju, ya pasti kita setuju aja, nggak masalah, artinya kita naik aja. Kan terbiasa kita kadang-kadang kalau nggak ada mobil kelamaan ya kita naik taksi, nggak ada naik taksi ya pindah ke ojek juga pernah, jadi tergantung aja kalau itu,” ujar Gus Ipul kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).
Menurutnya, pemilihan kendaraan sangat bergantung pada situasi dan kebutuhan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika nantinya ada aturan yang mewajibkan pejabat menggunakan transportasi umum.
“Tergantung kebutuhannya, kalau kita pengen kebutuhan cepet, berulang-ulang saya naik ojek. Berulang-ulang naik ojek beberapa kali nggak ada masalah, kalau kita memang ada kewajibannya kita laksanakan ya. Jadi apa ya, kita ini kerja sesuai aturan, sesuai kebutuhan. Tetapi kalau toh itu harus dilakukan sama sekali tidak ada masalah. Saya beberapa kali selama jadi menteri saya naik ojek juga karena macet gitu,” sebutnya.
Sebelumnya, MTI menyampaikan usulan agar pejabat negara mulai membiasakan diri menggunakan transportasi umum. Menurut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, penggunaan kendaraan dinas yang dikawal di jalan dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
“Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang perlu sekali harus rapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta,” ujar Djoko.
Ia juga mengusulkan agar pejabat negara secara rutin menggunakan transportasi umum untuk lebih memahami kondisi masyarakat.
“Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum, akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat,” katanya.