Jakarta, Purna Warta – Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan (Menkes) saat ini mengatakan bahwa kerja sama antara pemerintah dengan KPU dan Bawaslu untuk mengurangi angka kematian petugas pemilu telah dilakukan.
Hal itu mengacu pada Pemilu 2024 kemarin yang terlihat beberapa petugas pemilu meninggal dunia. Selanjutnya, akan dilakukan penyaringan kesehatan untuk para petugas agar tidak terjadi hal serupa.
“Yang sudah dilakukan tahun ini, kita sudah screening (terhadap kondisi kesehatan),” ujar Budi Gunadi dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).
Kemenkes memastikan jika seluruh petugas pemilu dalam kondisi sehat dan sedang tidak sakit saat bertugas. Ke depannya, Budi ingin screening para petugas dilakukan sebelum pendaftaran, bukan setelah ditunjuk menjadi petugas pemilu.
“Saya sedang mengkaji, kita mau menyempurnakan screening ini. Nanti mau ngomong sama Pak Mendagri dan Pak Kepala KPU apakah bisa sekarang saja ditandatangani aturan barunya. Kalau bisa screening-nya sebelum daftar,” tambah Budi.
“Ke depannya kan (Pemilu) 2029 kita penginnya kalau bisa nol yang wafat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Budi ingin ke depannya ada uji kesehatan keliling untuk para petugas pemilu. Hal ini merupakan antisipasi pemerintah karena masih banyak petugas yang bekerja overtime, bisa sampai 14 jam.
Terakhir, Budi mengungkapkan jika angka kematian pada Pemilu 2024 turun drastis jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.
“Jadi memang terjadi penurunan (kematian) yang sangat drastis dari jumlah petugas pemilu yang wafat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya,” pungkas Budi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan iuran dari APBD yang diberikan kepada petugas ad hoc untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan.
“Sudah tercover sebagian besar, hanya kurang 4,8 persen dari seluruh petugas di TPS, KPU yang penyelenggaranya lebih kurang 7,9 juta, itu dibiayai oleh Pemda,” kata Tito.
Tito juga telah menginstruksikan kepada Dukcapil untuk mempermudah proses administrasi kepada para keluarga petugas pemilu yang meninggal dunia saat mengurus surat kematian. Serta, mengimbau Pemda untuk ikut serta membantu keluarga petugas meninggal dunia.
“Saya mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk membantu para keluarga yang ditinggalkan pejuang demokrasi kita. Mulai dari mungkin jasa pemakaman, lalu di rumah duka, kalau ada anak yang masih kecil, bisa diberikan beasiswa,” tutup Tito.
Pemerintah akan terus berupaya menciptakan lingkungan pemilu yang sehat baik dari segi proses dan para petugasnya yang akan bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu.