Jakarta, Purna Warta – Christina Aryana, Anggota Komisi I DPR RI, membahas pakta keamanan yang memberikan akses militer Amerika Serikat untuk menempatkan pasukan dan beroperasi di pangkalan militer Papua Nugini (PNG). Hal itu dinilai olehnya patut diwaspadai.
“Menurut kami patut menjadi perhatian Indonesia,” kata Christina kepada wartawan, Jumat (16/6/2023).
Christina mengatakan Indonesia memang tak bisa mencampuri keputusan yang menyangkut kedaulatan suatu negara. Namun munculnya pusat militer baru dinilai akan berpotensi kepada negara yang berdampingan langsung dengan Papua Nugini.
“Meski tidak bisa mencampuri keputusan tersebut karena menyangkut kedaulatan masing-masing negara, namun fenomena ini mengindikasikan munculnya pusat militer baru yang berpotensi menjadi sumber konflik dan memperuncing tensi yang ada antara AS dan China,” tutur Christina.
Menurutnya, Indonesia perlu waspada dengan pakta keamanan yang disetujui oleh kedua negara itu. TNI diharapkan bisa optimal menjaga kedaulatan NKRI di daerah perbatasan.
“Apalagi posisi Indonesia berbatasan langsung dengan PNG pada wilayah Papua sehingga perkembangan ini patut menjadi dasar kewaspadaan dan mendapat perhatian seksama TNI untuk dapat memantau lebih optimal dampak yang bisa ditimbulkan ke depannya,” ungkap Christina.
Sebelumnya, pakta keamanan yang ditandatangani dengan Papua Nugini akan memberikan akses tanpa hambatan bagi militer Amerika Serikat (AS) terhadap pangkalan-pangkalan militer di negara tersebut. Seperti dilansir AFP, Jumat (16/6), teks penuh dari kesepakatan yang diteken kedua negara pada Mei lalu, mengungkapkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh militer Washington di beberapa pangkalan militer Papua Nugini.
Pekan ini, teks pakta keamanan itu diajukan kepada parlemen Papua Nugini dan salinannya berhasil didapatkan oleh AFP.
Menurut teks pakta keamanan itu, militer AS akan bisa mengerahkan pasukan dan kapal-kapal militer miliknya ke sedikitnya enam pelabuhan dan bandara utama di Papua Nugini, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Lombrum yang ada di Pulau Manus dan fasilitas-fasilitas lainnya di Ibu Kota Port Moresby.
Tidak hanya itu, masih menurut pakta keamanan itu, militer Washington juga akan mendapatkan ‘akses tanpa hambatan’ ke lokasi-lokasi tersebut untuk menempatkan peralatan militer, pasokan, dan materialnya.
Disebutkan juga bahwa militer AS akan bisa secara eksklusif menggunakan zona-zona tertentu untuk beroperasi, seperti melakukan pengembangan dan ‘aktivitas konstruksi’ terkait militer di sana.
Pakta keamanan dengan Papua Nugini itu disebut akan membuka pintu bagi Washington untuk membangun jejak militer baru di kawasan Pasifik Barat, terutama di pelabuhan laut dalam yang strategis, saat meningkatnya persaingan dengan China.
Indonesia dalam hal ini harus mengambil langkah tegas dan waspada terhadap negara-negara adidaya yang selalu berusaha menguasai aset negara lain ataupun sumber daya alam.