Jakarta, Purna Warta – Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menunjukkan kinerja positif di tahun 2024. Dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dibahas capaian program KUR sekaligus kebijakan strategis untuk optimalisasi penyaluran KUR pada tahun 2025, termasuk penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai salah satu opsi dalam menentukan kualitas calon debitur KUR.
Baca juga: KB Bank Salurkan Pembiayaan Rp 750 Miliar kepada PT INKA untuk Produksi Gerbong Barang
“Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di Tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp 300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian,” ujar Airlangga, dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).
Hingga 23 Desember 2024, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 280,28 triliun atau 100,10% dari target yang ditetapkan, dengan sektor produksi mendominasi 57,8% dari total penyaluran. Realisasi ini tumbuh 7,8% (yoy) dan telah disalurkan kepada 4,92 juta debitur. Tingkat Non-Performance Loan (NPL) KUR juga tetap terjaga pada angka 2,19%, lebih rendah dari NPL nasional sebesar 2,21%.
Jumlah debitur baru KUR hingga 31 Oktober 2024 mencapai 2,52 juta atau 107,65% dari target minimal 2,34 juta debitur, sementara debitur KUR yang bergraduasi mencapai lebih dari 1,30 juta atau 111,24% dari target minimal 1,17 juta debitur.
Pada 2025, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR maksimal Rp 300 triliun dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR. Penyaluran tersebut diharapkan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur baru serta mendorong 1 juta debitur KUR untuk bergraduasi, sehingga UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha dan pembiayaan mereka.
Selain itu, program KUR juga dioptimalkan untuk mendukung Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Airlangga menekankan pentingnya peran KUR sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan dan instrumen untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Rapat koordinasi ini menghasilkan sejumlah keputusan strategis untuk penguatan ekosistem KUR, di antaranya:
1) Penataan kelembagaan, termasuk sekretariat komite yang dikelola Kemenko Perekonomian serta penyesuaian nomenklatur organisasi terkait;
2) Perubahan Permenko Pedoman Pelaksanaan KUR untuk optimalisasi penyaluran pada 2025;
3) Penyesuaian kebijakan Kredit Usaha Alsintan guna mendukung program ketahanan pangan;
4) Dukungan pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui perluasan skema linkage dan lembaga keuangan penyalur KUR;
5) Pengembangan skema pembiayaan investasi padat karya.
Baca juga: PD Dukung PPN 12% Sasar Barang Mewah
Rapat ini dihadiri oleh para menteri dan wakil menteri terkait, perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Sekretariat Kabinet. Dengan dukungan seluruh stakeholders, KUR diharapkan dapat terus memperkuat sektor riil dan menyejahterakan UMKM di Indonesia.