Jakarta, Purna Warta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkap hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3/2025). Dalam pertemuan tersebut, KPK menyampaikan informasi terkait adanya dugaan pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Baca juga: Adian Napitupulu Minta Potongan Tarif Ojol Diturunkan Jadi 10%
“Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).
Setyo menuturkan bahwa informasi tersebut disampaikan kepada pihak BGN agar dapat diantisipasi lebih awal. Ia menegaskan bahwa Kepala BGN, Dadan Hindayana, menerima informasi ini dengan baik.
“Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif,” kata dia.
“Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan,” tambahnya.
Setyo juga mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.
“Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan harga makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Setyo melalui keterangan tertulis.
Lebih lanjut, Setyo menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan distribusi dana.
“Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” sebutnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya mengunjungi Gedung KPK untuk meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang memiliki anggaran besar.
“Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK,” kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3).
Baca juga: Kementan Tindak Tegas Penyelewengan Impor Pangan dan Pupuk Palsu
Dadan menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya mendapatkan arahan langsung dari pimpinan KPK mengenai pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan.
“(Terima pengarahan) terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya. Kemudian kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan,” ujarnya.
Teks telah dimodifikasi sesuai permintaan dengan mempertahankan detail dan kutipan aslinya. Jika ada hal lain yang perlu disesuaikan, silakan beri tahu!