Jakarta, Purna Warta – Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyoroti permasalahan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia yang masih berkutat pada pemenuhan hak-hak dasar seperti pekerjaan, tempat tinggal, hingga kebebasan dalam berpolitik.
Hal ini disampaikan Atnike dalam acara diskusi publik yang diadakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), sekaligus peluncuran buku mantan Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara, di Auditorium RRI, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).
Atnike diawali dengan pertanyaan mengenai HAM dalam turbulensi demokrasi. Ia mengungkapkan, “Kita menghadapi yang dinamakan turbulensi dalam demokrasi yang salah satunya adalah dari kekurangan dalam kita menyelesaikan persoalan-persoalan HAM di masa lalu.”
Ia menjelaskan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami transisi dari era otoriter ke era reformasi, banyak persoalan mendasar masyarakat yang belum tuntas. Hal ini, menurutnya, memunculkan permasalahan baru di masa depan.
“Persoalan-persoalan HAM itu masih berkutat pada persoalan-persoalan mendasar mengenai kebebasan politik, penegakan hukum, hak-hak sosial budaya yang sangat dasar seperti hak atas tanah, hak atas perumahan, pekerjaan, dan sebagainya,” ungkapnya.
Selain itu, Atnike menyoroti bahwa meskipun isu-isu kontemporer seperti artificial intelligence (AI) kini menjadi perhatian, masalah-masalah HAM yang telah ada sejak puluhan tahun lalu masih belum terselesaikan.
“Kita berpikir persoalan-persoalan hak asasi sudah semakin kontemporer ya, seperti persoalan artificial intelligence (AI) yang betul adalah ancaman. Tetapi, kita lupa persoalan-persoalan yang 20 tahun lalu dikerjakan oleh Pak Hakim bersama teman-teman itu ternyata nggak pernah selesai-selesai,” tambahnya.
Atnike juga menyinggung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terus didorong oleh pemerintah, sementara masih ada warga yang hidupnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Ia menegaskan bahwa demokrasi seharusnya memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
“Kita bicara mengenai PSN (program strategis nasional) tapi ada orang yang hidupnya dari hari ke hari menunggu belas kasihan. Demokrasi itu bisa dilihat apakah dia betul-betul memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya,” imbuhnya.