Jakarta, Purna Warta – Sebanyak 210 kementerian dan lembaga pemerintah terdampak serangan siber ransomware yang menyerang Pusat Data Nasional (PDN). Namun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa mereka tidak termasuk dalam daftar korban serangan ini dan data-data tetap aman.
Baca juga: Naik Lagi, Utang Pemerintah Tembus Rp 8.353 Triliun
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Sigit Hani Hadiyanto, mengklarifikasi bahwa semua pusat data layanan Kemenhub terpusat di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Dengan demikian, serangan ransomware di PDN tidak mempengaruhi operasional mereka.
“Pusat layanan kami berada di Pusdatin, jadi sejauh ini tidak ada indikasi yang menunjukkan adanya gangguan pada pelayanan di Kementerian Perhubungan,” ujar Sigit dalam sebuah pernyataan di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/7/2024).
Meskipun tidak terdampak langsung, Sigit menegaskan bahwa Kemenhub tetap melakukan tindakan pencegahan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan analisis forensik terhadap sejumlah sumber data guna memastikan tidak ada kebocoran informasi terkait dengan PDN.
“Kami telah menerima pernyataan dari staf khusus bidang humas bahwa tidak ada dampak dari insiden kemarin terhadap data atau informasi di Kementerian Perhubungan,” lanjut Sigit.
Meskipun data-data aman, Kemenhub tetap waspada terhadap potensi dampak besar yang dialami oleh berbagai kementerian dan lembaga akibat serangan ransomware tersebut.
“Kami sadar akan risiko yang ada dan telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi situasi ini,” tambah Sigit.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, mengungkapkan bahwa serangan ransomware ini dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri mereka sebagai Brain Chiper.
Baca juga: [FOTO] – Warga Yahudi Bentrok dengan Polisi Saat Demo Tolak Ubah Usia Wamil Israel
Dampak dari serangan ini telah menyebabkan Pusat Data Nasional Sementara tumbang sejak Kamis (24/6/2024). Hingga kini, pemulihan masih berlangsung dan pemerintah belum memberikan rincian pasti mengenai besaran kerugian yang diderita.
“Kami belum bisa menyebutkan berapa kerugiannya, namun jelas bahwa layanan publik terganggu. Ada 210 layanan publik yang terdampak, dengan imigrasi menjadi salah satu yang paling parah karena berhubungan langsung dengan masyarakat, selain itu juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ikut terdampak,” ungkap Semuel.