Jakarta, Purna Warta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, adalah keputusan bersama rakyat Indonesia, bukan hanya kebijakan yang diambil secara sepihak oleh dirinya sebagai presiden.
Baca juga: Prabowo Siapkan Medical Check Up Gratis Bagi 52 Juta Penduduk
Hal ini dibuktikan dengan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI atas Undang-Undang IKN. Jokowi menjelaskan bahwa rencana perpindahan ibu kota awalnya disampaikan dalam Rapat Paripurna Tahunan, bersamaan dengan pengajuan UU IKN.
Dalam pembahasan di DPR, mayoritas anggota mendukung UU tersebut, dengan 93% fraksi menyetujui rencana perpindahan ibu kota.
“Kami juga meminta persetujuan DPR, yang saya sampaikan secara lisan dalam Rapat Paripurna pada 16 Agustus, diikuti pengajuan UU IKN, dan disetujui oleh 93% fraksi di DPR,” ungkap Jokowi saat membuka Rakernas Baznas di Istana Negara IKN, Rabu (25/9/2024).
Berdasarkan fakta tersebut, Jokowi menekankan bahwa perpindahan ibu kota bukanlah keputusan sepihak dari pemerintah yang ia pimpin, melainkan didukung oleh seluruh rakyat melalui wakil-wakil mereka di DPR.
Ia ingin meluruskan persepsi bahwa proyek ini bukan sekadar proyek presiden, melainkan langkah besar bangsa yang dilakukan melalui proses yang benar.
“Ini bukan keputusan presiden saja, tapi keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh DPR di Jakarta. Ini agar tidak ada kesalahpahaman bahwa ini adalah proyek Presiden Jokowi semata. Semua tahapan telah dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip berbangsa dan bernegara,” tegas Jokowi.