Jakarta, Purna Warta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong proyek hilirisasi di Indonesia, meskipun kebijakan ini tak luput dari kritik. Menurutnya, ada pihak yang menilai hilirisasi hanya menguntungkan perusahaan, sementara masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari proyek-proyek besar tersebut.
Namun, Jokowi membantah anggapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa masyarakat juga mendapatkan keuntungan melalui pajak dan pungutan yang masuk ke negara dari perusahaan yang terlibat dalam hilirisasi. Pajak ini kemudian digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan dan berbagai program, termasuk bantuan sosial.
“Ada yang bilang ke saya, itu yang untung kan perusahaan, rakyat dapat apa? Jangan salah, kita pungut pajak dari sana. Pajak perusahaan, pajak karyawan, bea ekspor, pajak ekspor, bea keluar, belum lagi PNBP-nya banyak sekali. Ini semua kembali ke masyarakat,” ujar Jokowi dalam Kongres ISEI yang disiarkan secara virtual, Kamis (19/9/2024).
Jokowi juga menekankan dampak langsung dari hilirisasi, seperti penyerapan tenaga kerja lokal dan efek berganda (multiplier effect) ekonomi di sekitar lokasi hilirisasi. Salah satu contoh nyata adalah peningkatan nilai ekspor nikel sejak hilirisasi diterapkan.
Pada 2015, ekspor nikel hanya mencapai Rp 45 triliun, tetapi setelah hilirisasi diterapkan, jumlahnya melonjak hingga ratusan triliun.
“Ketika disetop pada 2021, dari Rp 45 triliun, muncul angka Rp 340 triliun. Di 2022, naik lagi menjadi Rp 520 triliun, dan pada 2023 tetap di angka Rp 520 triliun. Ini merupakan lompatan besar,” kata Jokowi.
Ia juga menyebutkan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minerba, yang pada 2015 hanya mencapai Rp 29 triliun, tetapi pada 2023 melonjak menjadi Rp 172 triliun.