Jakarta, Purna Warta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan meluncurkan platform Government Technology (GovTech) di Istana Negara besok. Peluncuran GovTech bertujuan untuk mengintegrasikan layanan masyarakat ke dalam satu platform terpadu.
“Besok, GovTech akan diluncurkan oleh Bapak Presiden. Mulai sekarang, kementerian dan lembaga tidak boleh lagi membuat aplikasi baru kecuali untuk menginteroperabilitaskan yang sudah ada,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas di kantornya, Minggu (26/5/2024).
Anas menambahkan bahwa GovTech nantinya akan dikelola oleh kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. GovTech ditargetkan mulai beroperasi pada September – Oktober 2024.
“Portal nasional akan dikelola oleh Menkominfo. Kami sudah membagi tugas: Menkominfo akan bertanggung jawab atas portal nasional, Kemendagri akan mengurus Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan digital ID akan ditangani oleh Kominfo. Kami akan mengoordinasikan ini, termasuk dengan BSSN terkait keamanan data,” jelasnya.
“Digital payment akan ditangani oleh Kementerian Keuangan, data akan dikelola oleh Bappenas dalam kerangka satu data, dan BUMN akan bertanggung jawab atas GovTech. Saat ini, kami telah merekrut 300 talenta digital baru yang akan mengoordinasikan berbagai layanan,” tambahnya.
Anas menyebutkan bahwa Presiden Jokowi melarang setiap inovasi pelayanan di kementerian atau lembaga dibuat menjadi aplikasi baru. Hal ini dilakukan agar tidak menyulitkan masyarakat.
Peluncuran GovTech diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan. Dengan adanya integrasi ini, masyarakat tidak perlu lagi mengisi data berulang kali atau memfotokopi KTP.
Ke depannya, masyarakat akan menggunakan single sign-on (SSO), sehingga tidak akan dibebani dengan berbagai aplikasi dan data yang terpisah. Portal layanan yang terintegrasi ini akan menyatukan berbagai layanan ke dalam satu portal.