PurnaWarta — Aktifis dari Toba sebanyak tiga orang sengaja berjalan kaki dari Toba hingga Jakarta dengan harapan bisa menemui Presiden Joko Widodo. Tiga warga Toba ini berharap Jokowi bisa menutup korporasi yang diduga mencemari lingkungan.
Ketiga orang itu adalah Togu Simorangkir, Anita Martha Hutagulung, dan Irwandi Sirait. Didampingi delapan orang lainnya, mereka telah menempuh perjalanan sejauh sekitar 1.800 kilometer selama 44 hari.
Ketiga orang itu hendak meminta secara langsung kepada presiden agar menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang telah mencemari lingkungan mereka.
“Jadi ini bentuk kemurkaan dan kegeraman terhadap Toba Pulp Lestari yang selalu semena-mena terhadap masyarakat adat. Jadi ini bentuk akumulasi,” kata Togu dalam konferensi yang digelar secara virtual, Jumat (30/7).
Togu menceritakan, dalam menghadapi PT TPL mulanya mereka terbersit untuk melakukan demo besar. Namun karena saat ini sedang pandemi, hal itu tidak memungkinkan.
Akhirnya Togu mengusulkan agar melakukan aksi jalan kaki ke Jakarta guna menemui Presiden Jokowi.
“Tujuannya adalah ingin menyampaikan aspirasi kepada Bapak Presiden, ingin bersilaturahmi,” kata Togu.
Kedatangan Togu disambut oleh jaringan aktivis pemerhati lingkungan, masyarakat adat, dan aliansi yang mewakili 20 ormas Batak. Namun, karena situasi pandemi, sambutan digelar secara virtual.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika memandang peristiwa ini sebagai ironi. Sebab, masyarakat kecil harus berjalan kaki ribuan kilometer untuk menjemput keadilan yang mereka harapkan.
“Seharusnya kita tidak perlu lagi melihat satu ironi di mana rakyat harus berjalan kaki menjemput sendiri keadilannya yang tidak kunjung digenggam,” kata Dewi.
“Dia (tanah) adalah dignity, kita sanggup meregang nyawa untuk mempertahankan tanah leluhur kita,” lanjutnya.
Sementara, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Simbolinggi mengatakan peristiwa ini sebagai cerminan bagaimana masyarakat adat melindungi tanah leluhur.
Menurutnya, setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk membela tanah yang telah diwariskan para leluhur.
“Sebagai komunitas semua itu berasal dari leluhur kita. Nama yang kita sandang, nama yang kita gunakan berasal dari leluhur kita,” ujarnya.
Masyarakat adat Batak terlibat bentrok dengan karyawan PT TPL di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Peristiwa ini terjadi pada akhir Mei lalu.
Bentrok dipicu oleh rencana PT TPL yang hendak menanam eukaliptus di kawasan tanah adat Natumingka. Akibatnya, puluhan warga setempat mengalami luka-luka.
Di pihak lain, Direktur PT Toba Pulp Lestari Tbk Jandres Silalahi menjelaskan lokasi penanaman tersebut merupakan wilayah konsesi yang memiliki izin dari negara dan telah memasuki masa rotasi penanaman ke-6 (enam).
Itu berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.493/Kpts-II/92 tanggal 01 Juni 1992.Jo SK.307/MenLHK/Setjen/HPL.P/7/2020 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
Atas terjadinya bentrokan tersebut, PT TPL akan terus mendorong dialog dan solusi yang damai dengan masyarakat guna mencari jalan keluar persoalan.