Jakarta, Purna Warta – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, mengimbau agar presiden terpilih, Prabowo Subianto, tidak melanjutkan kebijakan keuangan yang sama dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal ini penting untuk mencegah krisis keuangan yang bisa semakin mendalam.
Baca juga: Indonesia Serius Kembangkan Pembangkit Tenaga Nuklir
Didik, yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina, menekankan bahwa pemerintahan Prabowo akan mewarisi beban utang dari era Jokowi. Jika kebijakan utang yang sama diterapkan, Didik memperingatkan bahwa krisis keuangan akan semakin parah.
Pada tahun 2025, pemerintah akan menghadapi utang jatuh tempo sebesar Rp 800,33 triliun, sementara per Juli 2024, total utang pemerintah telah mencapai Rp 8.502,69 triliun.
“Pemerintahan baru Prabowo pasti akan mewarisi utang tersebut. Kalau nanti berutang lagi dengan kebijakan yang sama seperti Jokowi, seperti yang dikatakan almarhum Faisal Basri, Insyaallah kita akan mengalami krisis. Krisisnya akan semakin dalam,” ujar Didik dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/9/2024).
Ia juga menyoroti dampak utang negara terhadap berbagai kebijakan. Menurutnya, anggaran untuk pendidikan dan daerah bisa tergerus karena prioritas pembayaran utang. Didik menegaskan bahwa keputusan utang seharusnya melibatkan secara demokratis pihak-pihak terkait, seperti pembayar pajak dan masyarakat.
“Keputusan untuk mengambil utang besar sekali berarti kita harus membayar cicilan dan pokok utang yang terus meningkat. Dampaknya, anggaran pendidikan berkurang, anggaran untuk daerah juga berkurang. Keputusan ini berdampak luas dan harus dipertimbangkan dengan matang,” jelas Didik.
Ia juga mendorong parlemen untuk melakukan fungsi check and balance dalam pengambilan keputusan terkait utang. Didik menilai selama ini kurang ada pengawasan yang efektif, sehingga utang Indonesia kini mendekati Rp 10 ribu triliun.
Baca juga: Dasco Jelaskan Jatah Menteri Gerindra Sedikit
“Kalau dibandingkan dengan Jepang, meskipun utang Jepang mencapai 100%, tetapi dengan bunga yang sangat rendah, yaitu sekitar 0,7-0,9%, pembayaran bunganya kecil. Mereka punya utang Rp 500 triliun, tapi hanya membayar Rp 30 triliun per tahun. Sedangkan Indonesia, dengan utang Rp 8.500 triliun, harus membayar bunga Rp 500 triliun per tahun,” tambahnya.