Jakarta, Purna Warta – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, meminta masyarakat untuk tidak berbondong-bondong antre di SPBU demi membeli bahan bakar minyak (BBM). Imbauan ini disampaikan setelah munculnya antrean panjang di sejumlah daerah akibat isu kenaikan harga BBM.
Dasco mengungkapkan bahwa pihaknya telah memantau langsung kondisi di lapangan dan menemukan adanya peningkatan antrean di beberapa pom bensin. Kondisi ini dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan naiknya harga BBM dalam waktu dekat.
Untuk meredakan kekhawatiran tersebut, Dasco menegaskan bahwa harga BBM tidak akan mengalami perubahan pada 1 April 2026.
“Kami monitor hari ini terjadi beberapa antrean di beberapa daerah di pom-pom bensin. Sehingga kami imbau, dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah, bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi,” ujar Dasco dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
“Yang artinya, mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrean, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM,” sambungnya.
Selain itu, Dasco juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga BBM di tengah berbagai isu yang beredar. Ia menambahkan bahwa ketersediaan stok BBM saat ini masih dalam kondisi aman.
“Kalau menurut dari pihak pemerintah, stok kita cukup,” imbuh Dasco.
Sebelumnya, antrean panjang di SPBU memang terlihat di sejumlah daerah. Di Kota Padang, misalnya, antrean meningkat signifikan setelah isu kenaikan harga BBM ramai beredar di media sosial.
Pengawas SPBU 14251519 di kawasan Sawahan, Padang Timur, Kota Padang, Dasvid Rian, menyebutkan bahwa lonjakan antrean sudah terjadi sejak tiga hari terakhir. Antrean bahkan berlangsung dari pagi hingga malam hari.
Mayoritas antrean didominasi oleh kendaraan yang ingin mengisi BBM subsidi. Fenomena serupa juga terjadi di SPBU kawasan Cawas, Klaten, Jawa Tengah, di mana antrean didominasi oleh sepeda motor.
Situasi ini menunjukkan bahwa isu yang belum tentu benar dapat memicu kepanikan di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan.