Jakarta, Purna Warta – Program Sekolah Rakyat yang akan mulai berjalan pada Juli 2025 mendatang menuai sejumlah pertanyaan dari publik. Pasalnya, program ini dinilai berpotensi menggeser layanan utama yang selama ini dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) di seluruh sentra.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan bahwa fungsi sentra sebagai pusat layanan rehabilitasi sosial tidak akan mengalami perubahan. Meskipun Sekolah Rakyat akan dijalankan di seluruh sentra terpadu maupun sentra reguler, pelayanan sosial tetap berlangsung seperti biasa.
“Sentra itu melayani masyarakat yang memerlukan perawatan, konsultasi, atau juga secara umum rehabilitasi sosial. Itu tetap jalan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (21/5/2025).
Pernyataan ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (20/5).
“Semuanya tetap berjalan. Tidak ada yang digusur. Layanan sentra tetap aktif untuk masyarakat yang membutuhkan rehabilitasi sosial,” sambungnya.
Gus Ipul menekankan bahwa masyarakat tetap bisa mengakses layanan perawatan, konseling, dan rehabilitasi sosial seperti biasa. Kehadiran Sekolah Rakyat disebut sebagai program yang berjalan berdampingan dengan kegiatan utama sentra, bukan mengambil alih ruang eksisting.
“Kita ingin memuliakan semuanya baik yang membutuhkan layanan di sentra, maupun anak-anak dari keluarga rentan yang kini bisa mengakses pendidikan dasar lewat Sekolah Rakyat,” paparnya.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya Kementerian Sosial untuk menyasar kelompok miskin dan miskin ekstrem. Dengan pendekatan pendidikan yang terintegrasi dengan layanan sosial, program ini ditujukan untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah dan kesenjangan akses pendidikan dasar. Namun, ia kembali menekankan bahwa fungsi utama sentra tidak berubah.
Isu terkait perubahan fungsi sentra sempat mencuat di publik akibat miskomunikasi di lapangan. Gus Ipul menyebut hal tersebut menimbulkan kesan keliru bahwa Sekolah Rakyat mengambil alih peran sentra.
“Sebenarnya cukup dikomunikasikan dengan pemerintah daerah. Tapi karena sudah terlanjur viral, kami luruskan bersama Komisi Nasional Disabilitas dan pihak terkait,” jelasnya.
Dalam rapat yang sama, anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat dan konkret Kemensos dalam merespons dinamika sosial di lapangan. Ia menyebut Sekolah Rakyat dan layanan rehabilitasi sosial sebagai wujud nyata komitmen kementerian terhadap kelompok rentan.
“Tidak tiba-tiba, langsung direspons dengan sangat cepat oleh Kementerian Sosial. Itulah jadinya Kemensos Selalu Ada,” kata Maman.
Ia menilai bahwa slogan Kemensos Selalu Ada bukan sekadar jargon, melainkan tercermin dalam aksi nyata untuk menjawab persoalan seperti rumah roboh, operasi gagal, hingga anak putus sekolah.
Maman juga menyoroti program Sekolah Rakyat sebagai bentuk langkah afirmatif dalam menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang terputus dari pendidikan formal.
Diketahui, Kemensos menargetkan pembangunan 100 titik Sekolah Rakyat hingga akhir 2025. Program ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang tidak lagi bersekolah, dengan kapasitas hingga 1.000 siswa per sekolah.
Pada tahap pertama, sebanyak 63 titik telah masuk dalam kontrak renovasi dan ditargetkan mulai operasional pada Juli 2025. Fasilitas ini mencakup 247 rombongan belajar (rombel) dengan daya tampung sekitar 6.105 siswa.
Sementara itu, tahap kedua mencakup 37 titik yang saat ini sedang disurvei oleh Kementerian PUPR. Tahap ini diperkirakan akan menambah 185 rombel dan menampung sekitar 4.625 siswa.
Kemensos memastikan seluruh proses pembangunan dan renovasi tidak akan mengganggu fungsi utama sentra sebagai tempat pelayanan rehabilitasi sosial. Di tengah dinamika yang berkembang, kementerian tetap memprioritaskan fungsi dasar sentra sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat rentan melalui Sekolah Rakyat.