Jakarta, Purna Warta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gibran secara tegas membantah tudingan yang menyebut dirinya diasingkan setiap mendapat penugasan kunjungan ke Papua.
Pernyataan ini disampaikan Gibran saat bersilaturahmi dengan tokoh adat dan masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah di Manokwari, Papua Barat, pada Selasa (4/11). Dalam kesempatan itu, Gibran mengawali dengan menegaskan komitmen bahwa pembangunan saat ini tidak boleh lagi terfokus hanya di Pulau Jawa.
“Yang jelas komitmen kami, pembangunan tidak boleh lagi Jawa-sentris, harus Indonesia-sentris, dan tadi saya tekankan juga, Papua itu bukan tempat pengasingan atau pembuangan,” ungkap Gibran dikutip dari YouTube Wakil Presiden Indonesia, Rabu (5/11/2025).
Gibran kemudian menyinggung informasi tidak benar terkait dirinya. Dia menepis adanya isu soal dirinya diasingkan di Papua:
“Bapak-ibu mungkin udah sering baca berita tentang saya, ‘oh, Gibran diasingkan di Papua’. Tidak, itu nggak benar. Papua itu bagian dari NKRI dan harus kita berikan perhatian khusus,” tegasnya.
Gibran melanjutkan, pembangunan di Papua akan dikawal oleh dua lembaga yang sudah dibentuk, yaitu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.
“Orang-orang yang ada di sana itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang mengerti problem di Papua dan saya yakin nanti ke depan akan ada terobosan baru, inovasi baru yang akan membawa manfaat yang baik untuk masyarakat Papua,” imbuhnya.
Di sisi lain, Gibran juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan dana otonomi khusus (otsus) dengan baik. Dia menekankan bahwa anggaran yang dikucurkan harus benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.
“Mungkin selama ini masih banyak kekurangan, ini tugas saya sebagai pembantu Presiden untuk nanti ke depan bisa lebih efisien dan sekali lagi tepat sasaran,” ujar Gibran.
Wapres Gibran juga meminta agar program nasional dikawal dengan baik, termasuk:
• Pelayanan kesehatan gratis.
• Sekolah Rakyat.
• Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Sekolah Garuda.
• Revitalisasi sekolah.
“Kita bahas juga terkait Trans Papua. Ini masih ada beberapa ruas belum tersambung, nanti harapannya jika semuanya ini selesai yang namanya akses, masalah inflasi, harga-harga bahan pokok yang masih tinggi, ini nanti bisa terselesaikan,” pungkasnya.