Jakarta, Purna Warta – Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah program tersebut mulai berjalan. Menurutnya, berbagai penyesuaian akan diperlukan seiring pelaksanaan program di masyarakat.
“Sekali lagi, ini adalah program yang baru diluncurkan. Persiapannya memang sudah dilakukan sebelumnya, tetapi dengan besaran yang begitu masif dan continue tiap hari harus dilakukan, ini pasti ada kekurangan di awal-awal. Maka itu tadi saya bilang longgarkan lah dulu daya kritis kita, supaya kita melihat dalam sebulan ini,” kata Herman kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Herman menekankan pentingnya penyesuaian dalam berbagai aspek, mulai dari menu, porsi, hingga sistem distribusi makanan. Ia juga menyoroti pentingnya penyajian makanan yang tepat kepada anak-anak.
“Karena pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian terhadap menu, penyesuaian terhadap porsi, penyesuaian terhadap delivery, penyesuaian terhadap memulai masaknya kapan, dapurnya. Kan nggak bisa terlalu lama (penyajian makanan), tidak terlalu cepat juga,” lanjutnya.
Ketua BPOKK Demokrat tersebut mengakui bahwa pengelolaan dapur untuk program makan bergizi bukanlah tugas yang mudah. Ia mencontohkan keberhasilan program serupa di Jepang sebagai referensi.
“Oleh karena tadi saya katakan, ini tidak sederhana dan tidak mudah untuk mengelola per dapur, per satuan unit dapurnya itu untuk alokasi 3.000 siswa. Ini tidak mudah. Tetapi saya kira ini pasti dalam hari-hari ke depan akan terjadi penyesuaian dan pada akhirnya akan lancar seperti yang dilakukan di Jepang,” ujarnya.
“Dan apresiasi itu kan juga dilakukan bukan karena saya berasal dari partai pemerintah, tetapi kan pemerintah Jepang juga mendukung dan memberikan apresiasi,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis berpotensi mengalami penambahan. Saat ini, pemerintah bersama DPR telah menyepakati anggaran sebesar Rp 71 triliun.
“Mungkin ada miss info mengenai anggaran makanan bergizi yang kemarin saya sampaikan di Jawa Timur ya. Agar ngutipnya tepat, memang tahun 2025 baru disepakati, diputuskan pemerintah dan DPR Rp 71 triliun. Bukan untuk 6 bulan,” kata Zulkifli Hasan di Serang, Jumat (10/1/2025).
Pada tahap awal, program ini menargetkan 3 juta penerima manfaat dan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga akhir tahun. Zulkifli Hasan juga mengungkapkan adanya pembahasan untuk menambah anggaran hingga Rp 140 triliun, yang dapat mencakup 82,9 juta penerima manfaat.
“Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, nambah ini, kalau, dilihat APBN menambah di Rp 140 triliun di bulan Agustus, Juli atau Agustus, ditambah Rp 140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang, jadi hampir semuanya,” jelasnya.